Terkini Lainnya
TAG
Feri mengatakan, pemilihan melalui MPR tidak berarti meminimalisir praktik korupsi. Bahkan, suap-menyuap disebut akan lebih parah.
Feri Amsari, memandang proses pengujian undang-undang (judicial review/JR) yang menghasilkan putusan tersebut janggal.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari tegaskan bahwa setiap pemilu berpotensi terjadinya kecurangan.
KPU harus mengeluarkan keputusan dan tindakan yang memastikan konversi suara menjadi kursi dilakukan secara benar sesuai azas penyelenggaraan pemilu.
Isu adanya penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran menuai sorotan banyak pihak.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari ikut merespons soal wacana pembentukan Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo Subianto.
Dia menyebut, jabatan wakil presiden digambarkan sebagai ban serep pada suatu kendaraan, dan akan dibutuhkan kalau ban utamanya bermasalah.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 sudah tidak up to date lagi.
Pengamat menyebut Amicus Curiae yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan sengketa Pilpres 2024.
Dia menilai Megawati adalah sosok yang paling tepat menjadi sahabat MK. Apalagi jika menilik sejarah berdirinya MK di masa pemerintahan Presiden ke-5
Berikut ini prediksi oleh para pakar terkait putusan sengketa Pilpres 2024 dari MK.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berharap para hakim MK tidak diintervensi oleh kekuasaan dan uang seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya.
Feri Amsari berharap Prabowo Subianto bisa segera sadar bahwa dirinya hanya menjadi alat politik kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo.
Feri Amsari meyakini bahwa semua amicus curiae yang diterima Mahkamah Konstitusi bakal jadi pertimbangan sebelum memutuskan sengketa Pilpres 2024
Feri menilai hak angket redup sebelum berkembang karena telah terjadi transaksi politik dari para elite yang tidak diketahui publik luas.
Feri Amsari menegaskan secara aturan Gibran tak bisa didiskualifikasi dari keikutsertaannya dengan Prabowo di Pilpres 2024.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari tak yakin akan ada kejutan pada putusan MK terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024.
Bagi Feri Amsari, yang penting menyelamatkan demokrasi dari kerusakan dan kepincangan seperti yang kemungkinan terjadi di pemerintah berikutnya
Feri Amsari menilai dari serangkaian pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU itu, sudah selayaknya Hasyim Asyari diberhentikan sejak lama.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan amicus curiae sangat membantu para hakim dalam mempertimbangkan putusan.