androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Isu adanya penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran menuai sorotan banyak pihak.

Kabarnya, kabinet Prabowo-Gibran akan diisi 40 kementerian atau lebih banyak 6 kementerian dari periode pemerintah Jokowi-Maruf Amin saat ini yang berjumlah 34.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari merespons soal kabar bertambahnya kementerian tersebut.

Kata dia, penambahan kementerian itu tidak memiliki urgensi, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada.

"Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan tetap ada, karena seluruh kegiatan sudah terpenuhi," kata Feri Amsari saat ditemui awak media di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diyakini akan berpengaruh pada anggaran negara.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Segera Dibentuk, Maruf Amin Ingatkan Pentingnya Menteri Kalangan Profesional

Justru menurut Feri, yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri.

Pasalnya, saat ini sendiri banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan.

"Yang paling penting itu penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah sejumlah menteri, pasti ada transaksi lain ketika pembahasan," kata dia.

Dirinya lantas menyinggung, selama adanya nomenklatur yang berlaku saat ini, tidak pernah ada istilahnya Indonesia kekurangan kementerian.

Kata dia, dengan adanya wacana penambahan tersebut, maka diduga yang pengin dipenuhi adalah kepentingan pembagian kekuasaan.

Baca juga: Sentilan Jusuf Kalla, PDIP hingga Pengamat soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

"Saya tidak pernah mendengar satu pun setelah UU 39/2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. yang kurang adalah hasrat kepentingan membagi-membagi kekuasaan" ucap dia.

Isu penambahan jumlah kementerian ini juga turut direspons Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin.