Terkini Lainnya
TAG
ICW memiliki pandangan terkait sepinya peminat dalam pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada tahun ini.
Dalam persidangan, terungkap uang yang diberikan berjumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta.
Firli Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2023 lalu, namun hingga saat ini Firli belum juga ditahan.
Peneliti ICW Almas Syafrina mengatakan dana bos untuk swasta diberikan dalam bentuk hibah dan dalam keuangan daerah masuknya sebagai pendapatan hibah.
Waktu pencarian Harun Masiku sudah terlalu lama dan mengindikasikan kuat ada hal-hal ganjil di balik proses hukum tersebut.
Seira mempersoalkan perubahan syarat pencalonan dilakukan saat tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah mulai berjalan.
ICW mendesak agar KPK segera melakukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Presiden Jokowi harus menyusun Pansel KPK yang memiliki kapabilitas dan integritas.
ICW memberi tiga kriteria penting yang bisa dijadikan dasar bagi Jokowi untuk menilai figur-figur calon pansel mendatang.
Isu adanya penambahan jumlah kementerian di kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran menuai sorotan banyak pihak.
Menurut dia, cara "kotor" Presiden Jokowi dalam Pilpres kemarin, justru menciptakan cap yang dampaknya berkepanjangan bagi proses demokrasi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sedang frustrasi.
Pemanggilan terhadap jajaran Kedeputian Penindakan adalah untuk mencari tahu siapa penghambat proses hukum Eddy pasca-dikabulkannya praperadilan
KPK segera mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kelanjutan kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Menurut ICW sah atau tidaknya penetapan tersangka sebenarnya tidak menggugurkan tindak pidana.
ICW dan KontraS juga menyoroti Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU yang tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat.
Termasuk soal jumlah pendanaan terhadap Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang merupakan alat bantu penghitungan jumlah suara.
ICW meminta transparansi KPU soal Sistem Informasi Rekapitulasi berkaitan dengan dokumen pengadaan, dokumen anggaran dan daftar kerusakan di Sirekap.
Kurnia Ramadhana mengomentari soal penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan boleh berkampanye di Pemilu 2024.
Adapun kelompok masyarakat yang melapor ke Bawaslu hari ini terdiri dari Themis, ICW, Perludem, dan PBHI.