Terkini Lainnya
TAG
Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, aparat penegak hukum belum terintegrasi dalam menangani kasus TPPO.
(PBHI) Julius Ibrani mengatakan bahwa Pansel KPK harus melihat bahwa ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK
Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tidak ada yang substantif dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.
Terkait dengan mereka yang menyatakan tidak akan memilih atau golput, ia mengatakan hal tersebut adalah hak.
Menurut Julius, masyarakat sipil mengharapkan jawaban yang substantif dari para kubu paslon.
Menurutnya, film tersebut membahas bukan dalam tataran teoritis melainkan realitas yang setiap hari diributkan oleh para politisi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk memberhentikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, buntut intervensi kepada Rektor Unika.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi cuti atau mundur dari jabatannya terkait pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak.
Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas.
"Dia harus meminta kepada MK untuk memecat dirinya sehingga membuka peluang dirinya untuk menguji putusan MKMK dan melakukan banding," jelas Julius.
Pelapor menyebut gugatan MK soal batas usia capres-cawapres Nomor 90 tidak ditandatangani pemohon dan kuasa hukum.
lima hakim konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023
PBHI melaporkan lima hakim konstitusi ke Dewan Etik Hakim Konstitusi buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat Capres-Cawapres.
PBHI melaporkan lima hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik Hakim Konstitusi, Kamis (19/10/2023), buntut putusan gugatan usia capres cawapres.
Ketua PBHI Julius Ibrani mendorong DPR gunakan hak interpelasi minta kejelasan kepada Presiden Jokowi terkait pernyataan data intelijen arah parpol.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Jokowi menyalahgunakan komunitas intelijen.
PBHI menduga adanya perlakuan khusus untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di 2024 melalui rekayasa legislasi.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti perihal diskriminasi atas hak politik warga negara.
PBHI khawatir Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan perkara minimal usia calon wakil presiden (cawapres).