Terkini Lainnya
TAG
Berkas perkara tersebut diserahkan Oditurat Militer II-07 Jakarta Lettu Chk Citra Manurung SH.
Dengan demikian, Brigjen TNI Marwan Suliandi menambah daftar pemohon menjadi tujuh orang.
Dalam diskusi kali ini. PBHI dan Imparsial kembali menyuarakan pentingnya reformasi peradilan militer.
Panglima TNI Yudo Margono menegaskan proses hukum yang dilakukan TNI kepada prajurit bukan didasarkan pada permintaan TNI.
Mahfud MD menjelaskan mengapa prajurit TNI harus diadili di peradilan militer dalam kasus dugaan korupsi d Basarnas.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi
menurut Mahfud, terpenting sekarang adalah masalah korupsi substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI.
Sementara itu peneliti senior Centra Initiative Swandaru menyoroti agenda reformasi sektor keamanan yang belum selesai hingga saat ini.
Komnas HAM RI mengungkapkan hasil temuan awal pemantauan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terkait kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga.
Agus Supriatna meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati aturan pemanggilan saksi terhadap seorang prajurit. Ini penjelasannya.
Ketua Badan pengurus Centra Initiative Al Araf memaparkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Panglima TNI baru setelah Jenderal Andika Perkasa.
Khairul Fahmi mengatakan Komcad adalah implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang diamanatkan konstitusi.
Soal pelantikan perwira aktif TNI sebagai Pj Kepala Daerah, Al Araf minta pemerintah baca UU TNI yang larang TNI berpolitik dan tempati jabatan sipil
Tiga aspek terkait HAM akan menjadi tantangan Panglima TNI baru pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
Calon Hakim Agung Kamar Pidana Militer Brigjen TNI Tiarsen Buaton ditanya soal cara menghindari konflik kepentingan dalam peradilan militer.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ada sanksi tegas pada oknum TNI yang terlibat LGBT, termasuk akar permasalahannya harus dicari.
Ketua Kamar Militer MA Mayjen TNI (Purn) Burhan D mengatakan ada 20 berkas perkara penyimpangan seksual di lingkungan prajurit TNI yang diterimanya.
Sebelumnya Dandim 0505/Jakarta Timur menyangkal adanya keterlibatan anggota TNI dalam kasus tersebut.
Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan telah menurunkan tim investigasi terkait sejunlah kejadian kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI.
Imparsial menilai, saat ini proses reformasi TNI mengalami stagnasi dan dalam sejumlah aspek bisa dikatakan malah mengalami kemunduran