Terkini Lainnya
TAG
Pada akhir pekan lalu serangan siber menerpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Akibat serangan itu, nasabah tidak bisa bertransaksi
Lockbit 3.0 juga mengklaim bahwa saat ini mereka berhasil mencuri 1,5 Terabyte data pribadi dari server BSI dan memberi tenggat
Apapun penyebab gangguan itu, tim IT BSI dinilainya cukup cepat dan responsif dalam melakukan pemulihan gangguan layanan.
Pakar Digital Forensik, Pratama Persadha, mempertanyakan kinerja tim Satgasus Perlindungan data yang telah dibentuk untuk merespons aksi hacker Bjorka
Bjorka mengklaim membocorkan 44 juta data pengguna dan data transaksi aplikasi MyPertamina.
Perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik/Pemerintah untuk mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE
Anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka' ini membocorkan 105 juta data pemilih.
KPU perlu menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengecekan digital forensik terkait dugaan kebocoran 105 juta data pemilih.
Pratama juga menegaskan dan meyakini data berukuran 87 gigabit tersebut pasti berasal dari pemerintah
Ekonomi digital akan tumbuh eksponensial jika ruang siber Tanah Air benar-benar aman dan kejahatan siber bisa diatasi.
Usulan Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat sorotan dari pakar keamanan siber
Tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasinya (TI) perbankan harus terus diperkuat seiring perubahan waktu.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, perkembangan kejahatan siber turut membawa ancaman ke dunia perbankan
Situs Pusmanas milik BSSN ini dilaporkan terkena deface. Hal tersebut dilaporkan oleh akun Twitter @son1x777 dalam unggahannya beberapa waktu lalu.
Untuk kesekian kalinya data institusi di Indonesia mengalami kebocoran, data masyarakat pun beralih ke tangan orang yang tak bertanggung jawab.
Para pelaku ini meretas lalu dibuatlah satu url pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui
Peristiwa bocornya data eHAC Kemenkes beberapa waktu lalu memperlihatkan adanya respon lambat dalam menangani kebocoran data
Tanpa disadari oleh nasabah, uang mereka ternyata dicuri oleh para skimmer yang bergentayangan .
Kebocoran data di Indonesia sudah dalam tahap kritis seperti ini seharusnya Pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk menggolkan UU PDP
Pratama menyimpulkan sementara bahwa sumber kebocoran data adalah akibat peretasan, bukan akibat jual beli data dari pihak internal atau pegawai