Terkini Lainnya
TAG
Mereka berpendapat putusan MA sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran jadi cawapres
PSHK mengkritik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai masih dipakai sebagai senjata ampuh untuk membungkam kritik.
Di hadapan Anggota Komisi III DPR, Antoni meminta penjelasan anggota legislatif perihal aspirasi dari Aliansi Reformasi RKUHP.
Rentetan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK mulai dari Firli Bahuri hingga terakhir Lili Pintauli Siregar menjadi sorotan.
PSHK menilai DPR RI belum menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik selama masa pandemi covid-19.
Peneliti PSHK Nabila mengatakan hanya ada dua RUU terkait pandemi dalam daftar yang disepakati DPR.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya membantah penilaian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia.
Peneliti PSHK Nabila mengatakan proses legislasi yang berjalan akhir-akhir ini, menunjukkan kuatnya dominasi eksekutif dibandingkan legislatif.
DPR dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran selama pandemi Covid-19.
Pasalnya berkenaan dengan ketentuan partisipasi publik, masyarakat tidak diberikan akses sama sekali untuk terlibat dalam rencana perubahan tersebut.
PSHK menyatakan, jika merujuk pada penyebaran Covid-19, maka penanganan sudah melewati batas-batas provinsi.
Nur menjelaskan konsep Omnimbus Law sudah terbukti efektif di Amerika Serikat khususnya di bidang perpajakan hingga menekan defisit 496 miliar
Fajri Nursyamsi mengatakan, pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019
Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah.
Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.
Lebih dari 205 ribu orang mendukung petisi tolak UU MD3 dalam change.org/tolakuumd3.
"UUD 1945 telah memayungi undang-undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul,"
Eryanto Nugroho mengungkapkan bahwa tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, reformasi hukum tidak berjalan secara konsisten.
"Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka"