Terkini Lainnya
TAG
Revisi UU KPKRevisi UU KPK read less
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendorong revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul lantas mempersilakan Dewas KPK mendorong revisi UU KPK.
Juru bicara KPK bidang penindakan itu pun menyambut baik soal wacana UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 akan direvisi kembali.
Wacana untuk merevisi UU KPK kali pertama disampaikan oleh politisi PDIP yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Tak lagi jadi anak buah Presiden Jokowi, cawapres Mahfud MD mulai melontarkan kritikan hingga sindiran soal bansos, KPK hingga kontroversi Gibran.
Awiek menegaskan, sebuah produk UU bisa direvisi sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan merevisi Undang-Undang (UU) KPK. PKS beri dukungan, Demokrat tak setuju aturan lama dikembalikan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso menyampaikan bahwa revisi Undang-undang KPK bukanlah suaru yang terlarang.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyebut revisi UU KPK yang kini sudah disahkan disetujui oleh semua partai politik di parlemen.
Apa saja gagasan dan janji yang mereka tawarkan untuk pemberantasan korupsi? Berikut rangkumannya.
Calon Presiden Anies Baswedan menilai, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) harus direvisi.
Banjir kritik diterima Mahfud usai menyebut OTT KPK kerap dilakukan ketika tidak cukup bukti. Kemudian ia pun meralat pernyataannya itu.
Advokat senior menilai deretan skandal yang menghantam KPK menjadi wujud demoralisasi dan degradasi yang sangat dahsyat.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut bahwa lembaga antitasuah itu saat ini begitu bermasalah kondisinya.
Sejauh ini keyakinan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi itu hanya terbatas pada giat operasi tangkap tangan (OTT).
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menegaskan Indonesia butuh pihak oposisi yang kuat.
menurut Busyro, rangkaian upaya menamatkan KPK dari revisi UU KPK hingga penonaktifan 75 pegawai tidak lepas dari kepentingan politik
Simak deretan upaya yang diduga untuk melemahkan KPK, dari revisi UU KPK, kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri hingga terbaru tes alih status ASN
Ia menilai majelis hakim Wahiduddin Adams masih mau mendengar dan menimbang-menimbang kebenaran suatu bukti yang ada di persidangan.
Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.