Terkini Lainnya
TAG
Kasus dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mendapatkan perhatian dari Komisi I DPR RI.
Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya sah menjadi Undang Undang.
Johnny G Plate mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan membuat masyarakat punya kebiasaan baru
Rapat Paripurna DPR yang ke-5 pagi ini resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang pagi ini
Isi UU Perlindungan Data Pribadi akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) resmi disahkan, Selasa (20/9/2022) besok.
RUU PDP menjadi awal titik balik dalam melindungi data pribadi masyarakat.
Setelah RUU PDP disahkan, salah satu pekerjaan selanjutnya adalah tata kelola lembaga yang akan mengawasi perlindungan data pribadi.
pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Komisi I DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke tingkat rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah menemui titik temu.
Sebelumnya pembahasan RUU PDP antara DPR dan pemerintah sempat mengalami kebuntuan alias deadlock.
Pembentukan Otoritas Pelindungan Data/Data Protection Authority (DPA) menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan RUU PDP
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Sukamta menyebut dua persoalan tersebut selama ini terus didorong oleh DPR agar segera diatasi Pemerintah. Terutama terkait persoalan keamanan data di
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tak mencapai titik temu antara DPR RI dan pemerintah.
DPR dan pemerintah tak mencapai titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)
Ketua Panja RUU PDP Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, DPR dan pemerintah tak mencapai titik temu pembahasan RUU PDP.
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai pemerintah perlu mengedepankan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Menkominfo mengingatkan masyarakat yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 agar tidak mengunggah foto sertifikat vaksinasi ke sosial media.