Terkini Lainnya
TAG
Menurutnya, hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depan pasca-Pemilihan Presiden yang akan berganti kepemimpinan pada Oktober nanti.
Komisi I DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. DPR berjanji bakal melibatkan media hingga konten kreator.
Praktisi hukum Deolipa Yumara menyoroti polemik Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
Selain itu, Bobby juga menjelaskan terkait penyelesaian sengketa jurnalistik yang belakang menuai polemik dalam RUU Penyiaran tersebut.
Setiap kebijakan butuh langkah-langkah konkret sebelum akhirnya diterapkan ke masyarakat.
Revisi UU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita
Guspardi Gaus nilai insan pers dan DPR perlu urun rembuk cari solusi soal polemik larangan media menayangkan konten eksklusif jurnalisme investigasi.
Aksi damai tersebut turut diwarnai dengan teatrikal melepas kartu identitas (Id) Pers dari para peserta massa yang hadir.
Sejumlah gabungan organisasi jurnalis Kota Solo menggelar aksi penolakan terhadap RUU Penyiaran versi Maret 2024.
Komentar wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming soal polemik RUU Penyiaran yang melarang jurnalisme investigasi. Sebut pengen yang fair-fair saja.
RUU Penyiaraan ini berbahaya karena menghilangkan sifat ke-Indonesiaan, termasuk nilai-nilai Pancasila yang dikandung di dalamnya.
"Jangan sampai ada upaya-upaya pembungkaman pers. Kita mau jurnalisme berkualitas. Emang omon-omon, feeling, pasti investigasi," tutur Budi Arie.
Budi Arie Setiadi buka suara mengenai persoalan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Budi Arie Setiadi mengaku belum menerima draft Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara resmi.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyebut pihaknya menentang adanya pelarangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran.
Menkominfo Budi Arie Setiadi berharap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak menimbulkan kesan sebagai wajah baru pembungkaman pers.
Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal jauh merupakan kepentingan publik
Jurnalis senior Wina Armada Sukardi menilai DPR mempunyai niat untuk mengesahkan RUU penyiaran tersebut sebelum masa jabatan mereka berakhir
Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB - Mantan Anggota DPR-RI Komisi-1 2 periode (2009-2019) sekaligus Mantan Anggota Badan Legisllasi.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersoalkan penyelesaian sengketa jurnalistik dialihkan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran.