Terkini Lainnya
TAG
Menurut Alissa Wahid, undang-undang ini dibutuhkan untuk melindungi hak para pekerja rumah tangga.
Mahfud MD akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jika menjabat wapres dampingi Ganjar.
Lita mengatakan, semua kelengkapan untuk RUU PPRT disahkan telah dipenuhi dan diserahkan JALA PRT ke DPR. Namun, DPR tak kunjung menindaklanjutinya.
Sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023) malam.
Sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) menggelar aksi pasang jemuran dan mogok makan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023)
Poster-poster ini akan dipamerkan dengan menggunakan tali jemuran di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam aksi mendesak DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sejumlah PRT di enam wilayah di Indonesia bakal melakukan aksi mogok
(YLBHI) M. Isnur berharap, isu pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) turut disampaikan Presiden RI Jokowi
Ribuan pekerja rumah tangga (PRT) akan menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI saat sidang tahunan DPR/MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023.
Aksi mogok makan itu akan digelar mulai tanggal 14 Agustus dan juga akan dilakukan di seluruh kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Lita Anggraini mengatakan, aksi yang akan dilakukan oleh Aliansi Mogok Makan Untuk UU PRT ini dilakukan karena pihaknya melihat lambannya DPR RI
Lita Anggraini mendesak pembahasan RUU PPRT harus segera dibahas pada masa sidang Agustus mendatang.
Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini menilai bahwa pembahasan RUU PPRT di DPR tidak ada perkembangan
Fajar mendesak pemerintah Indonesia untuk sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
lamanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) indikasi lemahnya kehadiran negara melindungi warganya
Akademisi nilai RUU PPRT perlu disahkan oleh pemerintah jadi Undang-Undang karena UU tersebut bukan hanya perlu tetapi sebuah kewajiban bagi negara.
Belasan pekerja rumah tangga (PRT) menggelar Aksi Rabuan di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).
Anwar optimistis lahirnya UU PRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT.
Puan Maharani memastikan DPR RI akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) secara tuntas.
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara progres pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).