Terkini Lainnya
TAG
Transaksi emas dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2019 tersebut, kata dia, melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan Group SB.
Hal itu ditunjukkan dengan belum ditemukannya pelanggaran terkait tindak pidana kepabeanan hingga saat ini.
Sugeng Purnomo mengatakan sebanyak delapan pegawai Kementerian Keuangan telah diberhentikan sejak Satgas TPPU dibentuk.
Mahfud MD mengatakan ada sejumlah persoalan yang ditemukan Satgas TPPU dalam proses pengusutan dugaan transaksi mencurigakan dengan agregat Rp349 T
Mahfud MD menegaskan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terus mengusut kasus dugaan transaksi mencurigakan dengan agregat Rp349 triliun
Dua PR besar Satgas TPPU masih menanti, yaitu pengusutan kasus pencucian uang Rp 349 triliun dan dugaan transaksi janggan Rp 189 triliun.
Sugeng Purnomo mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk membuat rekomendasi perpanjangan masa tugas.
Satgas TPPU memastikan transaksi mencurigakan Rp189 trilun yang tengah digarap Bea Cukai tidak terkait langsung dengan kasus terkait emas yang digarap
Direktorat Jenderal Bea Cukai terus mengumpulkan bukti-bukti lain terkait transaksi mencurigakan Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Faisal Basri mendengar ada upaya sistematis yang dilakukan pihak tertentu untuk hentikan kasus dugaan pencucian uang yang ditangani penegak hukum.
Kepolisian maupun Kejaksaan telah menghentikan proses hukum sejumlah laporan transaksi mencurigakan prioritas karena alat bukti tak cukup.
Saat ini terdapat 18 laporan hasil pemeriksaan transaksi mencurigakan yang jadi prioritas, 10 di antaranya ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan
Satgas TPPU menemukan tindak pidana asal dari Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi Rp189 triliun
Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas.
Ketua Komite TPPU Mahfud MD mengungkapkan tingginya intensitas kerja rapat Satgas TPPU yang dipimpinnya, rapat setiap hari.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pihaknya juga meminta dukungan dari KPK untuk bisa melancarkan tugas-tugas dari Satgas.
Sebanyak 59 LHA/LHP tersebut, kata Sugeng, dianggap selesai setelah dilakukan penelitian dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum
Kepada Kepolisian dan Kejaksaan, kata Sugeng, Satgas meminta masing-masing empat LHA/LHP diprioritaskan penyelesaiannya.
Satgas telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan 10 dari 300 LHA/LHP atau informasi terkait transaksi mencurigakan tersebut.
Satgas TPPU dibentuk untuk mengusut transaksi janggal senilai Rp 349 triliun terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja.