Terkini Lainnya
TAG
Taufiqulhadi mengatakan permintaan kompensasi tanah oleh Markaz Syariah kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN tidaklah tepat.
Yayasan Sukma dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh akan menggelar acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun
Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufiqulhadi menyatakan pihaknya kurang menyetujui jika Gerindra masuk dalam bursa kabinet.
Taufiqulhadi mengaku sedih dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP.
Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemilihan lima anggota Dewan Pengawas KPK diserahkan oleh Presiden.
Taufiqulhadi ingin pembahasan revisi UU KPK dapat segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja setelah sebelumnya disahkan melalui tingkat Panja.
Rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar tertutup di Gedung Nusantara II
Menurutnya KPK sudah melanggar kode etiknya sendiri dengan mengumumkan pelanggaran kode etik mantan pegawainya.
DPR melalui Komisi III yang membidangi hukum mengupayakan tidak ada pasal karet dalam RUU KUHP.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi asDem, Teuku Taufiqulhadi meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah tepat menangani konflik Papua
Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara
Taufiqulhadi tidak menampik bahwa politik sangat dinamis, namun, tidak dalam waktu singkat
Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi mengatakan partainya masih melirik kursi Jaksa Agung.
Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan partainya sudah menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabinet yang akan dibentuk.
Taufiqulhadi mengatakan, Nurdin Basirun yang juga kader NasDem itu tak terbukti tertangkap tangan
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden Jokowi tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya
Menurutnya rekonsiliasi tetap bisa dilakukan meski partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu tetap berada di oposisi.
Menurutnya, pemahaman koalisi didasarkan pada perolehan kursi masing-masing partai pada Pemilu legislatif 2019.
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai tidak ada urgensinya sehingga harus dibentuk TGPF Independen tersebut
"Hasil pilpres yang tidak sesuai harapan ini tidak berpengaruh terhadap Pak Jokowi untuk membangun Aceh," kata Taufiq