Terkini Lainnya
TAG
Saat ini korban mendapatkan pendampingan atau konseling psikolog di UPTD PPA Jembrana karena masih dalam kondisi trauma
KSP menyebut tahun 2022 menjadi tahun dilahirkannya beberapa produk hukum yang kelak menjadi warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
RKUHP telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar Selasa, 6 Desember lalu.
"Makanya bayangkan kalau korbannya istri kita, kalau korban itu ibu kita, kalau korban pelecehan seksual itu anak kita," Kuasa hukum Putri Candrawathi
Tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi (PC) menyebutkan bahwa kliennya sudah empat kali diperiksa sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kuasa hukum Putri Candrawathi (PC), Patra M Zen menjawab pertanyaan publik yang ragukan istri Irjen Ferdy Sambo jadi korban kekerasan seksual
Bahkan saksi-saksi lebih dari tiga orang sudah diperiksa oleh Polisi. Selain juga sudah ada hasil dari psikolog klinis dan psikolog forensik.
Saya ditunjuk oleh ibu PC ini untuk mengawal, memberikan bantuan hukum terkait laporan klien kami, beliau, soal dugaan kekerasan, dugaan pencabulan...
Ketua Koordinator Tim Kuasa Hukum Putri Candrawati (PC), Arman Hanis menyampaikan, kondisi kliennya masih dalam trauma berat.
Pemerintah masih menyusun peraturan pelaksana pasca disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta adanya komitmen kuat demi akselerasi implementasi UU TPKS.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah harus dituntaskan pasca ditandatanganinya UU TPKS.
Puan Maharani dinilai berperan penting dalam memberikan kado manis di Hari Kartini lewat lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
Hadirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diikuti pemahaman menyeluruh aparat penegak hukum dan masyarakat.
mayoritas dari responden yang tahu mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setuju agar RUU tersebut disahkan.
Lanjutan pembahasan RUU TPKS diharapkan tidak lagi mengubah hal-hal yang substansial.
Willy Aditya mengatakan akan membahas pembentukan desk khusus kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut delik kawin paksa dan perbudakan seksual menjadi delik.
Willy Aditya mendengarkan usulan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dibahas saat masa reses.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menilai, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai hak inisiatif DPR dilakukan di saat yang