Terkini Lainnya
TAG
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan nilai investasi Starlink di Indonesia
Trubus Rahardiansah menilai pemerintah seharusnya menanggung 2 persen dari 3 persen dari total nilai iuran Tapera yang akan dibebankan ke pekerja.
Pakar menyebut Bambang dan Dhony mundur dari Kepala-Wakil Otorita IKN buntut target pembangunan pemerintah yang tidak realistis.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, pendapatan Bea Cukai hingga Maret 2024 mencapai Rp 69 triliun atau 21,5% dari target.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan kementerian syarat kepentingan politis.
Trubus Rahardiansah menegaskan perusahaan penyedia jasa internet Starlink milik Elon Musk harus mengantongi izin operasional.
Trubus Rahardiansah menilai pembatasan warung Madura buka 24 jam akan mematikan pelaku usaha kecil.
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana Pemerintah untuk menarik iuran pariwisata di tiket pesawat bukan langkah strategis
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membatasi jumlah barang penumpang
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menyoroti partisipasi publik yang minim dalam pembahasan RUU DKJ.
Trubus memprediksi harga beras di beberapa daerah akan berangsur turun menjelang bulan Ramadan hingga Idulfitri.
Trubus Rahadiansyah menilai faktor pembatasan impor di sejumlah negara turut mempengaruhi stok beras
Trubus menjelaskan, seharusnya seorang pemimpin mengedepankan kebersamaan, tidak lagi mengkotak-kotakkan keinginan
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyayangkan, sejumlah universitas bekerja sama dengan pinjaman online.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) diminta untuk tidak mengesampingkan keselamatan penumpang.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah, menyoroti program KTP Sakti dari Ganjar-Mahfud
Trubus menilai Anies itu seperti 'menepuk air di dulang terpercik muka sendiri'.
Ia juga menuturkan media center tersebut kemungkinan besar akan bersaing dengan lembaga yang sudah ada.
Ia mengungkapkan, ada sekitar 24 hingga 27 juta orang dalam ekosistem tembakau.
Kejaksaan Agung akan bertindak profesional dengan memeriksa seluruh dokumen yang disampaikan secara teliti.