Terkini Lainnya
TAG
Guspardi Gaus mengaku heran dikarenakan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No 20 tahun 2023 (UU ASN) belum juga diterbitkan.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan akan ada perubahan penanganan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.
Proses pembahasan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sudah didiskusikan di DPR sejak lama dan tampung aspirasi publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meneken Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). TNI dan Polri dapat isi jabatan tertentu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meneken Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Inilah informasi resmi dalam UU ASN 2023, yang berisi tentang hak dan kewajiban Pegawai ASN, disebutkan bahwa PPPK bakal dapat pensiun seperti PNS.
Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian memberikan penguatan budaya kerja BerAKHLAK untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan isu yang menjadi tugas
Keberadaan Banpol PP/Non ASN sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga satpol PP di berbagai daerah.
Dalam UU yang baru, kelak seorang ASN bisa mengisi jabatan di TNI-Polri bila diperlukan.
KontraS menganggap UU ASN yang mengatur diperbolehkannya anggota TNI-Polri menduduki jabatan sipil adalah wujud seperti era Orde Baru (Orba).
Hugua menilai revisi UU ASN yang telah disahkan menjadi Undang-Undang beberapa waktu lalu merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi.
Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan jadi Undang-Undang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (12/8/2023)
Simak penjelasan kenapa pasal soal besaran tunjangan tidak ada lagi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Pemberian tunjangan kepada para guru, kata Iwan, bakal diatur berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
penunjukan Tito oleh Presiden Jokowi ini dapat mempercepat proses pengesahan revisi UU ASN yang sedang dinanti ribuan tenaga honorer termasuk dirinya.
Pemerintah diminta untuk menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.
Seperti kita tahu, penulis buku itu adalah tokoh organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah karena asas organisasinya berlawanan dengan Pancasila.
DPR RI periode ini mewarisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum selesai direvisi oleh periode lalu.
Hal tersebut dilakukan mengingat dalam UU KPK versi revisi, status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)