Terkini Lainnya
TAG
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya tak memenuhi panggilan MKD DPR.
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinilai layak untuk direvisi.
Riko Noviantoro mengatakan jika dinamika politik ke depan akan semakin berat dihadapi Prabowo-Gibran
Puan Maharani kemungkinan besar kembali akan menjabat Ketua DPR RI. Partai Golkar yang disebut-sebut mengincar kursi Ketua DPR bahkan tidak.
Guspardi sebut revisi UU MD3 belum tentu dilanjutkan pembahasannya sebab sejak 2019 telah masuk prolegnas, tiap tahun muncul di RUU Prioritas di Baleg
Airlangga menegaskan partainya tidak mengincar kursi Ketua DPR, menurutnya UU MD3 tidak akan berubah, pemilihan Ketua DPR dilakukan proporsional.
RUU MD3 memang masuk daftar prioritas. Namun, hal itu bukan untuk mengubah aturan pemilihan komposisi pimpinan DPR.
Puan Maharani enggan merespons banyak saat ditanya awak media perihal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 dan revisi UU MD3.
Hasto Kristiyanto bersyukur karena Partai Golkar membantah hendak merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi UU MD3.
Habiburokhman mengatakan tidak ada gerakan konkret untuk mengubah Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
PPP mengakui DPR belum berencana merevisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Partai Golkar membantah ingin merevisi Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk merebut kursi Ketua DPR RI.
Hal itu dinyatakan Dave usia diminta tanggapannya soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR
Airlangga Hartarto mengaku partainya melalui fraksi di DPR belum berencana melakukan pendekatan terhadap fraksi lain untuk melakukan revisi UU MD3.
Wakil Ketua MPR RI fraksi Amir Uskara mengatakan, saat ini belum ada yang mendorong agar merevisi UU MD3.
Menurutnya, hak angket tak sekadar keinginan politik. Sebaliknya, perlu dukungan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal berkembangnya isu revisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Partai Demokrat mengakui ada sejumlah pihak yang ingin merevisi undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Muzani menjelaskan aturan lama UU MD3 soal Ketua DPR RI dipegang partai pemenang pemilu sudah tepat. Dia pun tidak mau adanya perubahan aturan tersebu