androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

News, JAKARTA - Progres pembangunan menara pemancar (BTS) 4G di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) yang telah mencapai 86 persen dinilai perlu diapresiasi.

Pengamat telekomunikasi yang juga mantan komisioner di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo berpendapat, agar pembangunan BTS 4G tersebut kredibel dan sesuai dengan tata kelola yang baik (GCG), perlu dilakukan verifikasi lebih mendalam terkait progresnya.

"Verifikasi ini menjadi sangat penting agar klaim progres pembangunan yang dilakukan BAKTI mendapat pengakuan (validasi) dari lembaga-lembaga yang terkait seperti Inspektorat Jenderal Kominfo dan Kemenkeu maupun BPK agar kredibilitas BAKTI sebagai pelaksana pembangunan tetap terjaga dengan baik," ujar Agung dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara, Dirut Telkomsel Hendri Mulya Tak Hadiri Panggilan KPK

Agung menjelaskan, hal yang perlu diperhatikan juga dalam pembangunan BTS ini adalah terkait perangkat yang digunakan.

Perangkat yang akan dan sudah terpasang di menara pemancar menurutnya harus dilakukan pemeriksaan terkait kualitasnya dengan parameter RAS (Reliability, Availability dan Security).

"Kehandalan (reliability) dari perangkat sangat penting, apakah cepat rusak atau tidak. Kemudian ketika terjadi kerusakan, bagaimana dengan ketersediaan (availabilty) suku cadangnya.

Jangan sampai ketika terjadi kerusakan baru dipesan dan dibuatkan oleh pabrikan sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk perbaikan," jelas Agung.

Hal lainnya adalah terkait security pada parameter pemeriksaan tersebut sangat erat hubungannya dengan resiko yang akan terjadi baik yang menyangkut keuangan maupun layanan dari penggunaan perangkat dalam pembangunan BTS oleh BAKTI.

Baca juga: Telkomsel Tingkatkan Layanan Jaringan dari 3G ke 4G Bertahap hingga Akhir 2022

Karena itu menurut Agung, jangan sampai pembangunan BTS ini menggunakan perangkat yang tidak jelas merek dan kualitasnya. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah juga bisa melakukan benchmark mengenai penggunaan perangkat tersebut di industri terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Jaga Kualitas Layanan

Paktisi kebijakan publik Alamsyah Saragih berpendapat, program ini memang perlu diparesiasi.

Namun dia mengingatkan, manajemen tidak perlu mengeluhkan faktor medan dan alam yang sulit dan keamanan sebagai alasan program ini belum selesai sepenuhnya.

“Kinerja tetap harus dikritisi, tidak semua tempat harus angkut barang pakai kerbau, kuda dan helikopter. Ini namanya dramatisasi kesulitan yang terkesan seolah ada management failure yang ditutupi dan tata kelola yang buruk,” ucap Alamsyah.

Baca juga: Lupa Nomor Telepon? Simak Cara Cek Nomor Telepon Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren

Dia juga mengingatkan, pemeriksaan kualitas perangkat yang terpasang di menara pemancar juga harus diperhatikan mengingat seluruh BTS yang dibangung oleh BAKTI akan digunakan oleh operator seluler untuk memberikan layanan kepada masyarakat di sekitar.

Karena di BTS yang dibangun BAKTI seluruh perangkat aktif dan pasifnya disediakan oleh BAKTI Kominfo, menurut Alamsyah operator tidak memiliki kuasa untuk menentukan BTS terbaik yang akan digunakan di daerah USO.

Dia mengatakan, operator selular baru akan berperan ketika BAKTI Kominfo sudah memberi informasi kalau BTS USO sudah siap untuk dikoneksikan dengan jaringan milik operator.

Karena tak memiliki kuasa menentukan perangkat aktif di BTS USO, Alamsyah menilai operator selular tak bisa menjamin service level agreement (SLA) yang setara di wilayah 3T.