Terkini Lainnya
TOPIK
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sebagai partai pengusung pasangan AMIN memiliki visi dan misi yang sama untuk pembelaan pekerja.
Jika permintaan tersebut tidak diamini maka bukan tidak mungkin nantinya akan kembali digelar aksi dengan massa yang lebih banyak.
Presiden Joko Widodo menguraikan enam poin dampak positif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Diketahui mahasiswa tersebut meminta izin untuk ikut demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPR.
Polda Metro Jaya bakal mencegah kedatangan ribuan buruh dari daerah yang ingin mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Sebanyak 2 juta massa buruh dari 150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga
Pembicaraan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam mengundang pertanyaan besar publik.
Benny K Harman mengkritik pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
Partai Demokrat mengkritisi tidak adanya rasa keadilan sosial dalam Omnibus Law Cipta Kerja RUU Cipta Kerja.
Hasilnya, RUU Cipta Kerja disetujui untuk diteruskan ke pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR untuk segera disahkan.
Dua Juta massa buruh di 150 kabupaten/kota di Indonesia akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan massa buruh akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin bahwa RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
Menurutnya perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi merupakan dinamika dari sebuah demokrasi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Airlangga berharap semoga RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil
Bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal.
RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini.
UMKM akan mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu dalam proses perjalanan usahanya.
aspirasi para pekerja dan buruh telah diakomodir Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas RUU Cipta Kerja.
Elen mengatakan, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis, loby, hingga terlibat
Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.
anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan.
"Aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan, juga iklim investasi agar tidak mati. Jadi tidak dibebaskan begitu saja," kata Baidowi
Kenapa di luar DPR? Boleh dalam tatib DPR, asalkan atas izin DPR dan kita sudah diizinkan karena darurat.
Apalagi, kata HNW, salah satu pasalnya memuat ketentuan 'pasal karet' yang dapat mengkriminalisasi penyelenggara madrasah atau pesantren.
Jika pembahasan RUU Cipta Kerja tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh, maka seluruh serikat pekerja menggelar aksi besar-besaran secara nasional.
Selain mengeluarkan klaster ketenagakerjaan, serikat pekerja meminta tidak ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah.