androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Greenpeace Indonesia ikut angkat bicara menanggapi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kepala Kampanye Iklim Greenpeace, Tata Mustasya membenarkan adanya faktor kegentingan yang memaksa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja itu diterbitkan.

"Memang benar ada kegentingan. Jadi tidak ada yang salah dengan Perppu ini kalau soal kegentingan," kata Tata, dalam orasinya pada Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), di depan Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Tata menegaskan, saat ini bukan rakyat yang menghadapi kegentingan tapi para elit politik dan oligarki yang menghadapi kegentingan.

Dia menambahkan, para elit politik tersebut dalam kegentingan karena ada kepentingannya yang belum selesai di sisa masa jabatan mereka.

"Yang mengalami kegentingan itu bukan kita semua, bukan rakyat. Tetapi para oligarki, para elit politik yang merasa genting karena saat ini di sisa (masa jabatan) belum selesai," katanya.

"Konflik kepentingannya belum selesai, jadi lahirlah alasan genting ini untuk melahirkan Perppu," sambung Tata.

Tata menerangkan, ada dua kerugian karena terbitnya Perppu Cipta Kerja. Kerugian pertama, perlindungan terhadap hak-hak buruh dikurangi secara besar-besaran.

"Ini sangat terasa dan ini mencederai nilai-nilai keadilan sosial," kata Tata.

Kedua, kerugian bagi Greenpeace Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lain yang mengampanyekan isu lingkungan.

Baca juga: Aliansi Aksi Sejuta Buruh: Perppu Cipta Kerja Cerminan Sikap Ugal-ugalan Pemerintah

"Ini orang-orang yang merasa genting ini (para elit politik atau oligarki), yang ingin mengeksploitasi lingkungan dengan segera," tegasnya.

Menurutnya, kegentingan yang dirasakan para elit politik dan oligarki tersebut terkait erat dengan eksploitasi lingkungan.

"Ini kegentingan mereka sendiri terkait kepentinganmengeksploitasi lingkungan, batu bara, akan dieksploitasi, batu bara akan dieksploitasi," bebernya.

Baca juga: Buruh Bertemu Menaker Ida Fauziyah 2,5 Jam Bahas Kontroversi Perppu Cipta Kerja