Terkini Lainnya
TOPIK
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung saksi yang dihadirkan Pemohon Nomor 46/PUU-XXI/2023, Sri Palupi, berpendapat seolah-olah seperti ahli
Pemerintah merespons pernyataan ahli dari Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023, Aan Eko Widianto, yang mengatakan Perppu Cipta Kerja tak sesuai
Aan Eko Widianto, mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 91/2020.
Partai Buruh dijadwalkan mengikuti sidang uji formil Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2023 sebagai pengganti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
Partai Buruh menyebut bakal menggelar aksi gelombang di 38 provinsi di Indonesia terkait judicial review (JR) tiga Undang Undang (UU)
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengabulkan gugatan dengan perkara nomor 46/PUU-XXI/2023 perihal uji formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(MK) menggelar sidang perdana Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Partai Buruh resmi mengajukan gugatan uji formiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu
Serikat buruh mengancam akan melaporkan perusahaan yang memberlakukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2023 (Permenaker 5/2023)
Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) menaiki pagar Gedung DPR RI.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait akan adanya aksi demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
Partai Buruh menyatakan kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).Hal itu lantaran MK dinilai lamban dalam menangani Judicial Review atau pengujian
Melki menuturkan, aturan yang baru disahkan oleh DPR RI itu merupakan hasil persekongkolan para elite politik dan tindakan melawan konstitusi.
salah satu dampak potensial dari Perppu Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi Undang-undang adalah berkurangnya kepastian kerja bagi pekerja
kritikan BEM UI yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dinilai provokatif dan mengarah pada upaya melecehkan rakyat.
Pria yang akrab disapa Awiek ini pun mengatakan, harusnya kritik disampaikan secara beradab dan santun.
BEM UI mengunggah cuitan di akun Twitternya dan menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat, para buzzer atau pendengung politik mulai menyerang
(BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebutkan ada itikad buruk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak diterbitkannya Perppu UU Cipta Kerja
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menolah pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.
Eks Wamenkumham, Denny Indrayana menilai Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) tak semestinya disahkan sebagai undang-undang.
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana merespons terkait DPR RI sahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Omnibus Law
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam sidang
DPR RI menggelar sidang paripurna dengan salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan atas Perppu Cipta Kerja, Selasa (21/3/2023)
DPR RI agendakan pengambilan keputusan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna hari ini.
Fadli menegaskan bahwa sejatinya tuntutan utama mahasiswa yakni penolakan mengenai pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR.
aksi pembakaran ban bekas itu merupakan salah satu bentuk protes Aliansi BEM SI yang menolak adanya pembahasan Perppu Cipta Kerja
dalam orasi itu mahasiswa juga menilai bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.