androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Eko Sutriyanto

News, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan Zero Odol (over dimension overload) di 2023.

Penerapan Zero ODOL juga akan berdampak pada daya saing industri dalam negeri.

"Industri harus menanamkan modal untuk menambah unit distribusi mereka lantaran truk akan mendapat tindakan pidana apabila melintas melebihi kapasitas angkut," kata Trubus dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023).

Kondisi ini, kata dia akan membuat distribusi barang-barang yang sudah diproduksi industri akan tertahan hingga ke daerah-daerah.

Baca juga: Tarik-Menarik Zero ODOL, Kemenperin Bilang Picu Inflasi Naik, KNKT Sebut Bahayakan Pelayaran

"Ini akan memicu kelangkaan ketersediaan barang yang berdampak pada peningkatan harga hingga berpotensi memicu inflasi.

Jadi ini masih terlalu berisiko kalau mau diterapkan," katanya.

Zero ODOL bisa diterapkan tapi untuk jangka pendek ini namun perlu kolaborasi dan sinergitas antara kementerian perhubungan, kementerian perindustrian, dan pemerintah daerah.

Ia menambahkan, zero ODOL akan memicu kenaikan harga barang konsumsi mengingat tidak sedikit kebutuhan bahan pokok masyarakat yang diangkut menggunakan truk.

Kalau sudah begitu masyarakat kembali menjadi korban dari kebijakan yang gegabah hingga dipaksa berdamai dengan keadaan.

Asumsi perhitungan kenaikan harga barang akibat penerapan zero ODOL yang prematur sempat dihitung oleh Asosiasi Logistik Indonesia (ALI).

Mereka memperkirakan bahwa harga barang logistik akan naik hingga 50 persen akibat kebijakan tersebut, artinya publik harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon menilai perlunya dibuat pengembangan jalur logistik yang tidak hanya berbasis jalan raya.

Pemerintah seharusnya merencanakan pembangunan pelabuhan dan sentra industri terintegrasi dengan konektivitas rel sehingga, arus lalu lintas barang bervolume tinggi dapat terlayani dengan efisien dan berkeselamatan," katanya.

Dia menjelaskan, pengembangan transportasi logistik tersebut juga sekaligus untuk mendukung pelaksanaan zero ODOL.

Sayangnya, sambung dia, kewenangan manajemen transportasi angkutan barang berbasis jalan raya masih belum sepenuhnya terintegrasi, karena masih ada kewenangan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR dan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.