androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Ismoyo

News, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan mengecek secara mendalam ihwal keluhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan ada BUMN Karya yang belum kunjung membayar tagihan utang ke perusahaannya senilai Rp 300an miliar.

Namun, Erick meyakini bahwa kesepakatan utang tersebut bukan terjadi di era kepemimpinannya. "Saya akan cek, akan saya perhatikan. Tetapi pasti kan saya yakin ini proyek lama, ya maksudnya bukan jaman saya," ucap Erick saat ditemui di Djakarta Teater, Jumat (13/10/2023).

Diketahui, Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan sebuah BUMN karya saat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaan Kalla Group dan belum kunjung terbayar sejak tiga tahun lalu.

Erick juga menyebut, selain ke Kalla Group, terdapat pula BUMN yang memiliki utang terhadap sejumlah vendor-vendor kecil. Tunggakan utang tersebut juga tidak terjadi pada era kepemimpinannya.

Meski demikian, Erick tetap berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan akan berdiskusi dengan direksi perusahaan yang bersangkutan.

"Bukan hanya Pak JK saja, vendor-vendor yang kecil pun kemarin kita ada kesepakatan dengan Komisi VI DPR. Kalau perlu kita panggil direksi-direksi yang dulu bertanggung jawab," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, sebuah BUMN karya saat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaan Kalla Group dan belum kunjung terbayar hingga tiga tahun.

Baca juga: Jusuf Kalla Curhat BUMN Karya Belum Kunjung Bayar Tagihan Utang Rp 300 M ke Perusahaannya

Nilai total tagihan utang tersebut mencapai Rp 300 Miliar. "Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp 300 miliar belum dibayar-bayar," sebut Jusuf Kalla, Rabu (11/10/2023).

Jusuf Kalla menyatakan tidak mengetahui pasti mengapa BUMN karya tersebut belum kunjung membayar hutangnya. "Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata Jusuf Kalla.

Baca juga: JK Keluhkan Tagihan Rp 300 Miliar ke BUMN Karya Belum Dibayar, Begini Tanggapan Waskita Karya

Terkait upaya pelunasannya, Jusuf Kalla meminta kepada pemerintahan Jokowi agar menjamin pelunasan tagihan tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham harus menjamin (membayar) hutang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.