androidvodic.com

Pemerintah membentuk satuan tugas perlindungan data menyusul dugaan pembobolan data pribadi sejumlah pejabat negara, termasuk data pribadi menteri dan ketua DPR.

"Kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati," kata Menko Polhukam, Mahfud MD dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (14/09).

Namun, Menteri Mahfud MD tidak menjelaskan lebih rinci mengenai tugas dan peran dari satgas tersebut. Ia hanya menyebutkan maraknya pembobolan data belakangan ini sebagai pengingat "agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih."

Selain itu, ia juga memastikan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan disahkan bulan depan melalui rapat paripurna DPR.

"Itu memang juga memuat arahan [dari UU PDP] agar ada satu tim, yang bekerja untuk keamanan siber," tambah Mahfud MD.

Mahfud MD juga merespons klaim pembobolan data yang dilakukan akun anonim Bjorka. Kata dia, "belum ada rahasia negara yang bocor."

Data yang dibocorkan Bjorka selama ini "cuma data-data umum yang sifatnya, perihal surat ini perihal surat itu".

"Motifnya juga ternyata gado-gado, motif politik, motif ekonomi, motif jual-beli, dan sebagainya. Sehingga, juga, sebenarnya motif-motif kayak gitu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," tambah Mahfud MD.

Pemerintah mengklaim telah mengidentifikasi identitas dan keberadaan Bjorka.

"Gambaran-gambaran pelakunya, sudah teridentifikasi baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu, kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," lanjut Mahfud MD.

"Bjorka ini sebetulnya tidak punya keahlian, atau membobol yang sulit-sulit," katanya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengingatkan kepada pihak swasta untuk memastikan keamanan digitalnya.

"Karenanya pada penyelenggara sistem elektronik privat, diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data sistemnya masing-masing, karena itu adalah kewajibannya," kata Menteri Johnny.