androidvodic.com

Polemik status tersangka kasus dugaan korupsi kepada Menkoinfo Johnny G Plate terus bergulir. Seorang pengamat berujar, langkah hukum itu bisa dimaknai 'hukuman dan peringatan' kepada Partai Nasdem terkait Pilpres 2024. Tuduhan ini dibantah Menkopolhukam Mahfud MD yang mengeklaim itu 'murni penindakan hukum'. Bagaimana membuktikan apakah ada intervensi politik atau tidak di balik kasus ini?

Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai penetapan tersangka Menkoinfo Johnny G Plate bisa dimaknai sebagai "hukuman dan peringatan" kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) karena melangkahi otoritas Jokowi kala mendeklarasikan kandidat presiden Anies Baswedan.

Pasalnya, sejak Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Oktober tahun lalu, sudah berkembang kabar akan adanya penersangkaan hingga perombakan kabinet.

Akan tetapi hal itu dibantah Menkopolhukam Mahfud MD. Kata dia, kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut sudah lama diusut oleh Kejaksaan Agung serta didukung oleh dua alat bukti yang cukup.

Untuk membuktikan ada tidaknya intervensi politik, Koordinator LSM anti-korupsi ICW Agus Sunaryanto menyarankan Kejagung cepat membawa kasus hukum ini ke pengadilan untuk melihat apakah bukti-bukti yang dimilikinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dugaan adanya intervensi politik dalam penetapaan tersangka Menkoinfo Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung keluar dari mulut Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.

Dalam konferensi pers di Jakarta, dia mengaku berduka atas peristiwa tersebut.

Tapi dari informasi yang datang kepadanya, klaim Paloh, penersangkaan ini tidak terlepas dari intervensi politik.

"Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan kepada saya bahwa ini tidak terlepas dari intervensi politik, tidak benar. Ini [penersangakaan Johnny Plate] tidak terlepas dari kekuasaan juga tidak benar," katanya.

"Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada kami ini," sambungnya sembari menunjuk ke atas.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, berkata bisa memahami mengapa Nasdem mencium adanya intervensi politik sangat kencang pada kasus ini.

Pertama, kata dia, sejumlah kasus dugaan korupsi yang turut menyeret sejumlah menteri Jokowi dan menelan kerugian negara yang besar, "tidak dikerjakan" oleh penegak hukum.

Dia mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan alutsista, impor bawang putih, dan ekspor minyak goreng. Termasuk dugaan penyelewengan proyek-proyek infrastruktur.