androidvodic.com

Pemerintah Bolivia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel lantaran tindakan militer Israel di Gaza yang mereka sebut “agresif dan tidak proporsional”.

Wakil Menteri Luar Negeri Bolivia, Freddy Mamani, mengatakan Bolivia menyerukan gencatan senjata dan akan memasok bantuan ke Jalur Gaza yang diblokade Israel.

Bolivia adalah negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes atas aksi militer Israel ke Jalur Gaza.

Pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal anyar bagi Bolivia. Pada 2009 silam, di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, negara tersebut melakukan aksi serupa untuk memprotes tindakan Israel di Gaza.

Bolivia baru memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2019.

Berdasarkan situs pemerintah Israel, ada sebanyak 29 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jumlah itu kini genap menjadi 30 negara dengan masuknya Bolivia ke dalam daftar tersebut.

Selain Bolivia, negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel mencakup, antara lain Indonesia, Brunei, Malaysia, Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Qatar.

Presiden Kolombia dan Brasil juga sama-sama mengkritik tindakan Israel di Gaza.

Presiden Kolombia, Gustavo Petro, meminta duta besar Israel untuk meninggalkan negaranya tapi kemudian menarik kembali komentarnya.

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mendesak gencatan senjata. Lula juga mengunggah komentar melalui X setelah muncul laporan terkait serangan udara baru Israel di Gaza: "Kami melihat, untuk pertama kalinya, sebuah perang yang mayoritas korbannya adalah anak-anak... Hentikan! Demi Tuhan, hentikan! "

Mayoritas dari 8.500 orang yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, adalah orang dewasa. Namun, 3.500 di antara mereka adalah anak-anak.

Israel telah mengebom Jalur Gaza sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang dan menyebabkan sedikitnya 239 orang disandera.

Mamani mengatakan pemerintah Bolivia mengambil keputusan tersebut "sebagai penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang terjadi di Jalur Gaza".