androidvodic.com

Kinerja kabinet Joko Widodo disebut goyah dan semakin tidak efektif di tengah kencangnya kabar yang menyebut keinginan sejumlah menteri mundur akibat menguatnya kepentingan politik Presiden Jokowi mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

Pengamat kebijakan publik dari UGM, Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan para menteri tersebut 'terpaksa bertahan' demi kestabilan politik dan ekonomi.

Sikap itu juga diambil demi kepercayaan investor dan dunia internasional, katanya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tak pernah menampik isu adanya menteri-menteri dari partainya maupun yang didukung PDIP siap angkat koper lantaran ogah mendukung dinasti politik Jokowi.

Tapi belakangan katanya, PDIP akan mencermati kondisi politik dan Kabinet Indonesia Maju. Terutama beberapa hari terakhir jelang pencoblosan.

Merespons situasi tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan akhir-akhir ini ada upaya dari beberapa pihak yang "sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi."

Namun dia menyebut narasi politik itu tidak sesuai fakta yang sesungguhya.

Siapa saja menteri yang diisukan ingin mundur?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, menilai ketidakkompakan di antara menteri Kabinet Indonesia Maju sebetulnya mulai terasa ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan putusan 'nomor 90' yang meloloskan anak sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka melaju dalam Pilpres 2019.

Para menteri dari latarbelakang profesional merasa keputusan MK itu melanggar etika.

Kemudian, katanya, situasi di dalam kabinet kian tidak kondusif kala Gibran dicalonkan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

"Karena menteri-menteri non-partai ini mengabdi untuk bangsa, mereka masuk kabinet karena nasionalisme, idealisme... dan masalahnya alasan gabung ke kabinet hilang ketika Gibran jadi cawapres," ucap Bayu kepada BBC News Indonesia.

Situasi tak kompak itu disebut nampak dari tak dilibatkannya Menkopolhukam Mahfud MD dalam berbagai rapat.

Selain itu menteri-menteri yang berada di bawah Kemenkopolhukam langsung berbicara dengan Presiden.