androidvodic.com

News – Sejumlah negara Eropa yang menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dilaporkan kesusahan memenuhi anggaran pertahanan yang disyaratkan NATO.

Menurut lembaga riset asal Jerman bernama Ifo Institute, negara-negara NATO itu turut mengalami defisit APBN.

Ifo Institute menyebut negara-negara itu harus mengeluarkan tambahan uang sebesar 56 miliar euro atau sekitar Rp958 triliun guna memenuhi target anggaran pertahanan yang setara dengan 2 persen nilai produk domestik bruto (PDB).

Kata lembaga itu, ada sejumlah negara NATO yang utangnya mencapai hingga setara 100 persen PDB masing-masing.

Jerman diperkirakan akan mengalami defisit APBN hingga 17 miliar euro pada tahun 2024.

Sementara itu, Spanyol, Italia, dan Belgia secara berturut-turut mengalami defisit 11 miliar euro, 10,8 miliar euro, dan 4,6 miliar euro.

“Negara-negara dengan tingkat utang tinggi dan biaya bunga tinggi tak punya ruang untuk meningkatkan utangnya, jadi satu-satunya jalan nyata ialah mengurangi anggaran dalam bidang lainnya,” kata ekonom Marcel Schlepper, dikutip dari Sputnik News.

Schlepper mengatakan hal itu tidak mudah dilakukan. Sebagai contoh, Jerman berupaya mengurangi subisidi bahan bakar diesel pertanian dan para petani memprotesnya.

Di tengah melonjaknya utang, negara-negara Uni Eropa akan bersiap menghadapi aturan keuangan baru.

Aturan tersebut akan memaksa negara-negara itu mengurangi anggaran guna memenuhi persyaratan defisit tahuan sebesar 3 persen.

Di samping itu, aturan tersebut diberlakukan agar negara-negara itu memenuhi ambang batas rasio utang terhadap PDB, yakni sebesar 60 persen.

Baca juga: Pasukan NATO Sudah Terlibat dalam Perang Rusia, Turun ke Ukraina Sebagai Sukarelawan

Sebanyak 13 dari 27 negara Uni Eropa kini memiliki utang yang jumlahnya melebihi 60 persen PDB.

Sebelas di antara negara-negara itu adalah anggota NATO, termasuk Jerman, Prancis, dan Italia.

Adapun pada waktu yang sama, yakni pada tahun 2023, hanya ada 11 dari 30 negara NATO yang memenuhi persyaratan anggaran pertahanan sebesar 2 persen dari PDB.