androidvodic.com

Peristiwa pengunduran diri ketua dan wakil otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mencerminkan masalah serius yang belum tertangani dari pembangunan ibu kota baru, ujar pengamat.

Mulai pembangunan IKN yang disebut "kejar tayang", tata kelola yang dianggap"amburadul", hingga pembebasan lahan warga yang tak kunjung selesai serta pembiayaan yang semakin membengkak disebut sebagai masalah yang dianggap belum diselesaikan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN menunjukkan ada masalah serius di balik pembangunan IKN.

Menurut Bhima, pembangunan IKN yang dipercepat justru berimbas pada tata kelola Otorita IKN, investasi yang belum mencapai target hingga masalah status tanah warga yang terus berlarut-larut.

”Ini proyek kejar tayang yang kalau diburu-buru juga berisiko. Bisa jadi masalah karena tidak sesuai dengan teknis juga atau regulasi ingin dibuat cepat-cepat,“ kata Bhima kepada BBC News Indonesia pada Selasa (4/6).

Lebih lanjut, Bhima menilai investor asing maupun dalam negeri masih ragu untuk mendanai IKN karena kurangnya kepastian hukum terkait status lahan yang ada di kawasan IKN.

Secara terpisah, pada acara groundbreaking IKN, Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa Emaar Properties, perusahaan asal Uni Emirat Arab, akan berinvestasi dalam Pembangunan IKN bulan depan.

"Saya enggak mau ngomong karena belum tanda tangan, gede banget. Kita tanda tangan Insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," kata Jokowi kepada awak media saat ground breaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Selasa (4/6).

Kunjungan Jokowi ke kawasan IKN terjadi sehari setelah Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe secara resmi mundur dari jabatan mereka. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, keduanya tidak menyebut alasan pengunduran diri.

Apa saja permasalahan di IKN yang dianggap belum bisa diatasi?

Mengapa target investasi IKN dianggap belum tercapai?

Pada akhir Januari 2024, total investasi yang masuk untuk pembangunan IKN mencapai Rp47,5 triliun.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan target investasi untuk IKN selama 2024 adalah Rp100 triliun.

Angka itu pun masih belum bisa menutupi seperempat dari total anggaran pembangunan IKN, yakni Rp466 triliun, menurut perkiraan Bappenas.