androidvodic.com

News, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo irit bicara saat diminta menanggapi pernyataan Anies Baswedan bahwa IKN bisa menyebabkan ketimpangan baru.

Dikatakan Ganjar Pranowo bahwa semua orang berhak berbicara tentang apa pun.

"Mereka silakan saja, apa saja," kata Ganjar singkat kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Anies Kritik IKN, Jubir Tegaskan IKN Cacat Logika

Adapun sebelumnya Calon presiden Anies Baswedan mengomentari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu saat Anies menjawab pertanyaan dari panelis dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi dalam Pilpres 2024, ada seorang panelis yang menanyakan mengenai pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Baca juga: Otorita IKN Ditetapkan Jadi Mitra Kerja Komisi II DPR

Panelis tersebut merupakan peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro.

Dengan pertanyaan itu, Anies pun menjawab tujuan dari IKN ini malah menimbulkan pertimpangan baru.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya," kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.

Ia juga menjelaskan cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan.

Seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia."

"Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan," ujarnya.

Baca juga: Investor Lokal Dominasi IKN Nusantara, Penanam Modal Asing Masuk Sebagai Mitra Domestik

Anies juga menjabarkan bahwa hal itu menimbulkan ketimpangan baru.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.