androidvodic.com

Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha

News, JAKARTA - Komisioner KPU RI August Mellaz, berharap pertanyaan menggunakan kata singkatan atau akronim tak lagi muncul dalam debat capres-cawapres selanjutnya.

Diketahui pada debat cawapres perdana pada Jumat (22/12/2023), calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bertanya kepada cawapres Cak Imin soal SGIE tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Akhirnya perdebatan berpusat pada singkatan kata SGIE, bukan pada subtansi pertanyaan ekonomi halal dunia.

"Diupayakan untuk pertanyaan semacam (akronim) itu tidak muncul," kata August dalam tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (27/12/2023).

Terkait polemik yang terjadi pada debat Cawapres sebelumnya soal penggunaan akronim tersebut, August menegaskan akan mengingatkan tim capres-cawapres.

"Kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu tidak terjadi. Kalau memang situasi di lapangannya terjadi sebaliknya, moderator bisa mengambil peran tanpa mengurangi waktu dari paslon," jelasnya.

Baca juga: Pengamat Minta KPU Arahkan Moderator Lebih Baik dalam Debat Ketiga

Ia menegaskan soal pertanyaan akronim harus diperjelas dahulu pertanyaannya, sebelum bisa dijawab kandidat capres-cawapres.

"Ini posisinya antara moderator ke pihak yang bertanya. Sampai jelas, baru kemudian dimulai lagi," tegasnya.

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetukan jadwal dan tema  Debat Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Indikator Politik Indonesia: Publik Sepakat, Gibran Pemenang Debat Cawapres

Berikut jadwal dan tema debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024.

1.Debat pertama, 12 Desember 2023: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2) Debat kedua, 22 Desember 2023: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

3. Debat ketiga, 7 Januari 2024: Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

4. Debat keempat, 21 Januari 2024: Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.

5. Debat kelima, 4 Februari 2024: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan.