androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka mengajak rakyat tak tinggal diam mengenai dugaan pengerahan aparat desa hingga penjabat (Pj) kepala daerah untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024.

"Saat ini ada indikasi bagaimana sebenarnya teman-teman media sudah tahu lah bagaimana pengerahan dari mulai kepala desa atau indikasi Pj-Pj yang diarahkan (dukung) pada pasangan tertentu," kata Rieke dalam jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Selain itu, Rieke juga mengungkapkan adanya indikasi guru-guru dijanjikan untuk diangkat menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Itu bukan isu yang harus tertutup, itu isu yang terang benderang. Tapi masalahnya apakah kita mau tinggal diam?" ujarnya.

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud ini meminta agar rakyat tak tinggal diam.

Baca juga: Pengamat Soroti Debat Pilpres: Calon yang Banyak Gimik Tidak Punya Perhatian Terhadap Isu Lingkungan

Sebab, indikasi-indikasi ini muncul dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.

Lewat putusan itu, Gibran pun diloloskan untuk dijadikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Ini kan bukan sesuatu yang harus didiamkan dan dari awal mula keberangkatannya dengan keputusan MK seperti itu," ucap Rieke.

Baca juga: TPN Singgung Emosi Gibran Saat Debat Pilpres 2024, Ungkit Putusan MK soal Usia Capres-cawapres

Di mana, akibat putusan tersebut mantan Ketua MK Anwar Usman dijatuhkan sanksi melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Kan lahirnya MKMK ada persoalan etik hukum bernegara konstitusi untuk meloloskan pasangan tertentu. Dan enggak usah jauh-jauh, itu saja sudah memperlihatkan keterlibatan aparatur negara dalam keputusan MK," ungkap Rieke.