androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote.

Dalam film karya jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Laksono tersebut, Bawaslu disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan.

Meski demikian, menurutnya, kerja-kerja Bawaslu masih berproses di Pemilu 2024 dan institusi tersebut juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.

"Alhamdulillah, silahkan kritik kami," kata Bagja, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/2/2024).

"Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik," sambungnya.

Namun, Bagja mengatakan, hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu.

"Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat," ucapnya.

Ia menilai, hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat.

"Jangan samlai masa pemungutan suara ini terganggung gara-gara hal tersebut," ungkapnya.

Bagja tak menampik, setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi. Begitu juga dengan Bawaslu.

"Hak kebebasan berkespresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusional. Demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang juga."

Adapun dalam film 'Dirty Vote', Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan Feri Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu.

"Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini siapa sebenarnya yang bisa menindak. kita punya Bawaslu," ucap Bivitri, dalam film tersebut.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Film Dokumenter Dirty Vote Penting Untuk Pendidikan Politik Masyarakat

Sedangkan, Feri Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjelankan tugasnya sebagai pengawas pemilihan umum.

"Saya ingin bercerita tadi dengan menuturkan soal Bawaslu. Tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu," kata Feri.

"Tetapi faktanya Bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu," tambahnya sambil memperlihatkan cuplikan video yang diduga sebagai pelanggaran pemilu.

"Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya ada sanksi yang menjerakan agar peristiwa tidak berulang," tutur Feri.