androidvodic.com

News - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mencopot Tatak Ujiyati dari jabatan sebagai Komisaris LRT Jakarta.

Tatak Ujiyati pun mengunggah kabar dirinya yang sudah tak lagi menjabat Komisaris LRT, lewat cuitan akun twitternya, @tatakujiyati.

"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sbg Komisaris di PT LRTJ. Membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG. Terimakasih kpd gubernur DKI, Pemprov DKI, PT Jakpro & PT LRT J yg telah memberi kesempatan utk berkontribusi. Insyaallah LRTJ tetap jaya." ujarnya dalam cuitannya.

Seperti diketahui Pj Gubernur Heru Budi sebelumnya juga mencopot Mohamad Aprindy dari jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta.

Baca juga: Cerita Buruh DKI Komunikasi dengan Anies Bagus, Berharap Heru Budi Teruskan Program yang Sudah Ada

Dikutip dari TribunJakarta.com, sama seperti Mohamad Aprindy, Tatak Ujiyati juga diangkat sebagai Komisaris LRT Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Tak hanya itu, Tatak juga merupakan anggota dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur Anies Baswedan.

Diketahui Tatak dikenal merupakan peneliti ahli Tata Pemerintahan.

Dirinya pernah bekerja sebagai governance specialist di ADB dan Oxfam.

Tidak hanya itu, Tatak juga pernah menjadi Direktur Advokasi di Save the Children.

Tatak membangun Governance Index bersama dengan PGR pada tahun 2010 untuk menilai kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.

Sementara dikutip dari lrtjakarta.co.id, Tatak Ujiyati memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang penelitian kebijakan, hukum, advokasi dan politik.

Soal pencopotan dirinya, Tatak tidak menjelaskan lebih jauh terkait hal tersebut.

Namun, dirinya mengatakan pencopotan ini berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca juga: Respons PDIP dan NasDem soal Anies Bertemu Gibran, Sekjen PDIP: Dipertanyakan jika Agenda Politik

Diketahui Jakpro merupakan perusahaan induk dari LRT Jakarta.

"Saya dapat salinan KPPS dari PT Jakpro yang ditandatangani kemarin (14 November 2022)," ucapnya.

"Untuk alasan (pencopotan) silahkan ditanyakan langsung ke PT Jakpro, saya hanya menerima saja," ujarnya.

(News/Garudea Prabawati) (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)