androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Larasati Dyah Utami

News, JAKARTA - Sebanyak 7 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang tidak lolos ke parlemen berkunjung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Satu diantaranya membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak bersama Mendagri, Tito Karnavian, yang tahun lalu menimbulkan sejumlah masalah.

Lewat pernyataan Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, ke tujuh Sekjen partai tersebut sepakat mengusulkan kepada Mendagri agar Pemiliu Serentak ditiadakan.

Baca: Sekjen Berkarya: Tabiat Partai Besar di Parlemen Ingin Pertahankan Kekuasaan

"Kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif, rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk Pilpres dan Pileg untuk kedepan ditiadakan alias dipisah," ujar Priyo

Adapun tujuh partai yang mengusulkan hal tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (PPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB).

Ada pula Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (PGPI) yang diwakili para Sekjen masing-masing partai.

Baca: Kemdagri Fokus Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020

"Tadi ada pikiran-pikiran, dari pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami para Sekjen, ialah apakah patut masih dipertahankan sistem Pemilu serentak pada hari dan jam yang sama antara Pilpres dan Pileg. Untuk hal tersebut kami para 7 Sekjen dan pak Mendagri ada kesamaan bahasa," ujar Priyo.

Sekjen Partai Berkarya itu berharap pelaksanaan Pilpres dan Pileg kedepannya dibedakan berdasarkan hari.

Baca: Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020, Ini Alasannya

Hal tersebut dikatakannya untuk menghindari kesemrawutan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak, yang pada 2019 lalu yang menimbulkan korban jiwa dikalangan petugas TPU.

"Jadi jangan-jangan imbas dari wafatnya para penyelenggara pemilu kita di lapangan yang jumlahnya sangat mengejutkan kita bersama, jangan-jangan dimulai dari sistem semacam itu," ujar Priyo.

Baca: Kemendagri tak Temukan dan tak Pernah Usulkan Kewenangan Mendagri Bisa Pecat Kepala Daerah

Menurutnya walaupun hal tersebut masih dugaan, ia dan ke enam Sekjen lainnya berharap kedepan ada langkah politik yang nyata untuk mengoreksi beberapa kekurangan pelaksanaan dari sistem Pemilu kemarin.

"Kita mencoba apakah jangan-jangan kemudian sistem yang kita bangun menyederhanakan sebuah Pemilu untuk memilih presiden dan para pemimpin legislatif legislator berimbas karena waktu yang begitu mepet dan terjadi kelelahan," ujarnya.