androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fransiskus Adhiyuda

News, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, kebijakan yang dikeluarkan ditingkat eksekutif atau pemerintah pusat tak akan terlepas dari kepentingan politik.

Temasuk, dalam mengeluarkan kebijakan terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca: Kritik Jokowi, Akademisi UI Nilai Harusnya Berdamai dengan Covid-19 Ketika Kurva Melandai

Mardani bahkan mengatakan, pemerintah pusat malah fokus ke soal ekonomi ketimbang masalah kesehatan yang saat ini di hadapi.

Menurutnya, hal itu terlihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi virus corona.

Pemerintah pusat hanya menggelontorkan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

Namun, justru alokasi anggaran disektor lain yang hampir sama bahkan justru lebih besar.

Misalnya Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan KUR, Rp 110 trilliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun stimulus kredit usaha rakyat serta Rp 150 triliun pembiayaan pemulihan ekonomi yang termasuk pembiayaan dunia usaha (UMKM).

Hal itu disampaikan Mardani saat diskusi bertajuk Menyoal Carut Marut Komunikasi dan Kebijakan Publik Di Masa Pandemi melalui virtual, Senin (18/5/2020).

"Bukan fokus ke kesehatan tapi fokusnya ke ekonomi, ekonomi, ekonomi. Saya memahami, setiap kebijakan di level negara, eksekutif itu tidak akan lepas dari pertimbangan politik," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS ini bahkan menuding, kebijakan pemerintah saat ini tak terlepas dari usaha merebut suara dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, Mardani menyebut, boleh jadi pemerintah berpikir kalau krisis kesehatan yang terkenal dampak jutaan orang.

Sedangkan, krisis ekonomi akan berdampak ke puluhan juta bahkan ratusan juta orang.

Baca: Kerangka Manusia di Wonogiri Diduga Seorang Wanita, Ada Sisir Hingga Anting-anting

"Kalau ratusan juta orang (terdampak,red), peluang terpilih 2024 agak berat. Kok 2024, jangan naif, memang setiap urusan akan di 2024 kan," ucap Mardani.