androidvodic.com

Laporan wartawan News, Mafani Fidesya Hutauruk

News, JAKARTA - Kementerian Sosial RI berterimakasih pada Tearfund dari Inggris atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik di RPTC Kemensos pada Senin (27/7/2020).

Kemensos melalui Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menyampaikan apresiasi untuk Tearfund yang telah memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Apa yang dilakukan oleh Tearfund merupakan bentuk ideal dari kerja sama GO-NGO yang mampu mengisi gap dan bersifat complementary. Hal yang pada tataran slogan terlihat sangat utopis namun secata teknis sulit dilaksanakan," ucapnya.

Menurutnya, Tearfund yang baru pertama kali memiliki Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Kemensos mampu membuktikan koordinasi yang baik, keterbukaan, fleksibilitas dalam perencanaan program.

Baca: Angka Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Capai 100.303, Pemerintah: Kita Tidak Boleh Lengah

Selain itu menurut dia Tearfund dapat memberikan ruang learning-process, kerja sama yang sinergis, efektif mengisi kekosongan dan saling melengkapi dari tahap awal-hingga akhir.

Kepala Biro Perencanaan berharap budaya dan energi positif yang telah ada antaranggota tim Kemensos atau Tearfund dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Terutama dalam program-program lain yang telah disepakati dalam MSP.

"Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan untuk memastikan efektivitas bantuan dan pengukuran dampak," ucapnya.

Serta mengukur peluang-peluang untuk program lanjutan termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat memainkan perannya.

Kemudian agar korban dapat mengakses program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada di daerah.

Response Manager Indonesia Asia Cluster Tearfund Hera Natalia mengatakan dapat menggunakan sebagian dana cadangan kedaruratan mereka untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya hal itu sesuai dengan kebutuhan lndonesia yang paling kontekstual baik melalui pendekatan kesehatan.

Pendekatan kesehatan menurutnya seperti penyediaan alat pelindung diri (APD) di bawah koordinasi pusat krisis, Kemenkes/BNPB maupun pendekatan sosial.