Habib Rizieq Dilaporkan ke Bareskrim soal Markaz Syariah, Pengacara Siapkan Bukti Pembelian - News
News, JAKARTA - Kuasa Hukum Habib Rizieq, Sugitl Atmo Prawiro, menanggapi soal pelaporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terhadap kliennya ke Bareskrim Polri.
Adapun Habib Rizieq dilaporkan atas dugaan penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Markaz Syariah di Megamendung, Bogor.
Sugito mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi pelaporan tersebut.
"Kami juga sudah menyiapkan bukti-bukti mengenai masalah pembelian dan proses bagaimana kita waktu itu kepada masyarakat kita beli cukup banyak, itu yang nanti akan jalankan," kata Sugito saat dihubungi, Senin (25/1/2021).
Baca juga: Laporan PTPN Terhadap Rizieq Cs, Penyidik Bareskrim Masih Tunggu Distribusi dari Robinops
Mengenai lahan tersebut, pihak Markaz Syariah membeli tanah tersebut secara sah menurut hukum.
Pihaknya sudah mengatakan hal ini ketika Markaz Syariah disomasi PTPN VIII.
"Ini tidak bisa (somasi). Harus melalui putusan pengadilan. Kami pikir mau gugat perdata, tetapi ternyata gugat pidana terkait penyerobotan lahan," pungkasnya.
Diketahui, PTPN VII melaporkan 250 orang, termasuk Rizieq Shihab atas penggunaan lahan tanpa izin sebagai lokasi Pesantren Markaz Syariah.
Laporan polisi itu terdaftar dengan nomor LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021.
Rizieq Shihab jadi salah satu pihak terlapor.
Sebelumnya, pihak PTPN VIII memberikan somasi kepada Markaz Syariah dan meminta untuk mengosongkan tempat dalam waktu paling lambat 7 hari.
Namun, pihak Ponpes Markaz Syariah yang dipimpin oleh Rizieq Shihab menjawab somasi tersebut dengan mengatakan lahan itu sudah terlalu lama ditelantarkan oleh PTPN VIII.
"PT. Perkebunan Nusantara VIII sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun menelantarkan dan tidak mengelola langsung lahan tersebut," kata salah satu tim hukum Markaz Syariah FPI, Aziz Yanuar dalam surat balasan atas somasi PTPN VIII, Senin (28/12/2020) lalu.
Hal tersebut berdasarkan UU Pokok Agraria pasal 34 huruf e di mana hak guna usaha hapus ditelantarkan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Presiden Republik Indonesia,
Bagian Kelima Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha Pasal 12 (1) Pemegang Hak Guna Usaha
Aziz mengaatakan ada 9 Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) PTPN yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap setingkat Mahkamah Agung.
"Sehingga di dalam sistem hukum agraria, lahan-lahan tersebut adalah merupakan lahan bebas, karena HGU hapus dengan sendirinya apabila lahan ditelantarkan oleh pihak penerima HGU, dan otomatis menjadi objek land reform, yaitu memang dialokasikan untuk kepentingan rakyat," tambahnya.
Terkini Lainnya
Pro Kontra Rizieq Shihab
Kuasa hukum Habib Rizieq, Sugitl Atmo Prawiro, menanggapi soal pelaporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terhadap kliennya ke Bareskrim Polri.
Beragam Respons Terkait Jamaah Islamiyah yang Membubarkan Diri
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku