Perpres 68 Tahun 2021, Peraturan Menteri yang Dibuat Kini Wajib Mendapat Persetujuan Presiden - News
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 68 tahun 2021 mengenai Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga.
Pertimbangan dikeluarkannya Perpres tersebut yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan menteri atau kepala Lembaga dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintah dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.
Selain itu, Perpres tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
Dengan adanya aturan tersebut setiap peraturan menteri atau kepala lembaga yang dibuat harus berdasarkan persetujuan Presiden.
"Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden," bunyi pasal 3 ayat 1 Perpres tersebut dikutip News, Rabu, (25/8/2021).
Baca juga: Perpres 69/2021 Terbit, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tak Ambil Opsi Menaikkan Harga BBM
Persetujuan Presiden diberikan terhadap rancangan peraturan yang disusun menteri atau kepala lembaga dengan kriteria; berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strtaegis yang berpengaruh pada program prioritas presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan, dan keamanan serta keuangan negara. Selain itu yang bersifat lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.
Mekanismenya, setiap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga diajukan persetujuannya kepada Presiden.
Sebelum diajukan peraturan menteri atau kepala lembaga tersebut harus melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi yang dikoordinasikan Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Jokowi Dorong Sektor Pertanian Jadi Andalan di Masa Pandemi
Permohonan persetujuan tersebut harus disampaikan oleh pemrakarsa kepada Presiden secara tertulis.
Nantinya persetujuan Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet kepada Pemrakarsa.
Nantinya keputusan persetujuan Presiden dapat berupa persetujuan, penolakan, ataupun arahan lain.
Perpres tersebut mulai berlaku sejak diundangkan.
Perpres diteken Jokowi pada 2 Agustus lalu dan diundangkan 6 Agustus 2021.
Terkini Lainnya
Jokowi menerbitkan Perpres nomor 68 tahun 2021 mengenai Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga.
Megawati Ngamuk ke Yasonna, Kesal Kader PDIP Jadi Target KPK: Jadi Menteri Ngapain Lho
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku