androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Vincentius Jyestha C

News, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memburu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Seperti kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), hingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Ahmad Ali juga meyakini Kejagung pasti menang menghadapi perlawanan koruptor dengan konsisten pada integritas penegakan hukum.

"Apresiasi terus berbenah kemudian menjadikan kejaksaan harapan masyarakat untuk beri keadilan untuk masyarakat. Ini suatu berita bagus dan berharap Kejagung tidak berpuas diri dengan itu," kata Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Ia juga menyatakan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejagung seorang diri.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Diminta Waspadai Serangan Balik Koruptor dan Kaki Tangannya

Menurutnya, Kejagung harus terus bekerja sama dengan institusi penegak hukum lain seperti KPK dan Polri.

"Permasalahan negeri ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, tidak bicara ego sektoral. Ini (pemberantasan korupsi) kerja berbarengan menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita tidak bisa menutup institusi lain seperti KPK," ucapnya.

"Hari ini semua institusi KPK, Polri, dan Kejagung sedang berbenah diri, kita harap ke depan semakin baik dan semakin bersinergi," sambungnya.

Ahmad Ali menambahkan Kejagung tidak boleh takut menghadapi potensi serangan balik yang dilakukan koruptor dalam menangani kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Menurutnya, para penyidik di Kejagung harus menjaga integritas agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan semakin baik di hari mendatang.

"Saya percaya, Kejagung bisa dan sudah terbukti beberapa kasus besar mereka tangani. Kami harap kasus besar ke depan masih ada kemudian segera diselesaikan," tuturnya.

Untuk diketahui, Kejagung menangani sejumlah kasus yang merugikan negara dengan nominal hingga triliunan rupiah.

Kasus terakhir yang ditangani ialah dugaan korupsi terkait pembiayaan ekspor nasional ke beberapa pihak melalui LPEI.

LPEI diduga merugi hingga Rp4,7 triliun pada periode 2019.