androidvodic.com

News, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah tidak ragu menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, apabila kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron melonjak. 

“Jangan ragu untuk menghentikan PTM 100 persen jika kasus Covid-19 di tanah air melonjak. Per Kamis kemarin saja, kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus. Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen,” ujar Netty, dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022). 

Menurut Netty, pemerintah harus membuka telinga untuk mendengar masukan dan rekomendasi dari para ahli soal PTM. 

Baca juga: Covid-19 Makin Meroket, Kasus Aktif di DKI Jakarta Tercatat 955 

Baca juga: DKI PPKM Level 2, Anies Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan, Keterisian BOR dan ICU Mulai Naik

Baca juga: Wagub DKI hingga Aktivis 98 Tanggapi Aksi Sidak Giring Ganesha ke Sirkuit Formula E di Ancol

Dia memaparkan banyak ahli yang meminta PTM 100 persen ini ditunda sementara sambil melihat situasi Covid-19 pasca adanya lonjakan kasus akibat Omicron. 

"Hilangnya hak orang tua dalam menentukan apakah anaknya mau tetap PJJ atau PTM juga harus dikritik. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi Pandemi Covid-19,” katanya. 

Legislator Dapil Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini turut menilai mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk dapat menghadapi ancaman bencana non-alam seperti Covid-19. 

“Sekolah kita banyak yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman Covid-19. Harusnya ini menjadi alarm bagi pemerintah nantinya untuk menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam,” katanya. 

Baca juga: Kata Kasetpres Heru Budi Hartono Soal Namanya Disebut Calon Kuat Pengganti Anies Baswedan

Baca juga: Penjelasan Menkes soal PTM 100% Berbarengan dengan Omicron Masuk Indonesia

Politikus PKS tersebut menegaskan bahwa keselamatan orang tua dan anak-anak lebih penting daripada apapun sehingga harus dikedepankan. 

“Learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga. Dan pemerintah tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya,” tukasnya.