androidvodic.com

News, BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kriteria calon pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru yaitu Nusantara berlatar belakang pernah menjadi kepala daerah dan seorang arsitek. 

Diketahui, kepala daerah yang memiliki latar belakang arsitek antara lain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Eks Wali kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali kota Makassar Danny Pomanto, atau Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun berkisah, bagaimana Bung Karno merupakan serorang arsitek. 

Dimana, memiliki kemampuan profesional dan punya daya imajinasi tentang panolog hingga tata ruang.

Baca juga: Respons Risma Ditanya Kesiapannya Jika Ditunjuk Jadi Kepala Otorita IKN

Hasto pun mendukung kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut.

"Tidak hanya membangun bangunan tetapi juga keseluruhan aspek kebudayaan yang berkaitan dengan desain bangunan. Sehingga menurut saya merupakan kriteria yang ditetapkan oleh bapak presiden," kata Hasto di sela-sela HUT PDIP di Bali, Senin (24/1/2022).

Sementara, terkait kriteria berlatarbelakang kepala daerah, Hasto mengatakan, sangat pas.

Pasalnya, seorang yang kepala daerah tentu saja memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang tentu sudah teruji dan berprestasi. 

"Jadi, apa yang ditetapkan oleh Presiden bahwa calon itu adalah berlatarbelakang kepala daerah dan memiliki kemampuan sebagai seorang arsitek itu menunjukkan bagaimana di dalam desain ibukota negara, menghendaki adanya suatu pengaturan terhadap tata ruang dan desain bangunan yang memahami keseluruhan aspek arsitektur Nusantara kita," papar Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP: Presiden Menunjuk Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad Karena Mengenal Luar Dalam

Baca juga: Aktivis 98 Dukung JoMan Laporkan Ubedilah ke Polisi 

Hasto juga menanggapi terkait pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru yang menuai polemik.

Dimana, ada anggapan bahwa nama Nusantara tergolong jawasentris.

Hasto pun menegaskan, Republik Indonesia dibangun dengan konsepsi Indonesiasentris.

Sehingga, polemik nama Nusantara yang dianggap Jawasentris terbantahkan oleh kebijakan pembangunan dari Presiden Jokowi.

Yakni, untuk pertama kalinya memperkenalkan gagasan Indonesiasentris dan dijalankan secara konsisten. 

"Kemajuan-kemajuan dari daerah secara agregat itu nampak jauh lebih pesat karena presiden mengedepankan konsepsi Indonesiasentris termasuk wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini tidak tersentuh berhasil dibangun sangat baik oleh presiden," jelasnya.