androidvodic.com

News - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama angkat bicara pasca mundurnya perusahaan asal Jepang, Softbank untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dirinya mendesak agar pemerintah tidak memperbesar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, Softbank digadang-gadang akan mengucurkan dana sebesar 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.428 triliun meski klaim tersebut dibantah oleh CEO SoftBank, Masayoshi Son.

“Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” ujarnya pada Senin (14/3/2022) dikutip dari laman DPR RI.

Sehingga, Suryadi meminta pemerintah agar mengkaji secara serius atas dampak penarikan investasi oleh SoftBank tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN.

Baca juga: Jokowi Gunakan Tenda Bekas Pakai Saat Berkemah di IKN Nusantara, Ada Buah dan Indomie dalam Tenda

Baca juga: Berkemah Semalam di IKN Nusantara, Presiden Jokowi Kembali ke Jakarta Hari Ini

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan mencari investor baru bukanlah sesuatu yang mudah.

Suryadi juga mencontohkan beberapa unsur kesulitan pemerintah dalam pembangunan proyek IKN Nusantara seperti adanya perang Rusia-Ukraina, situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi, hingga naiknya harga impor material seperti besi dan baja akibat terganggunya rantai pasok global.

Sehingga, kata Suryadi, risiko tersebut semakin menaikan biaya pembangunan proyek IKN tersebut.

“Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tutur Suryadi.

Berpindah pada hal lain, Suryadi juga mempertanyakan alasan mundurnya SoftBank tersebut yang mana bersamaan dengan pemerintah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Padahal, katanya, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.

“Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari invetor-investor baru untuk IKN,” ujar sosok yang juga menjadi anggota Panita Khusus (Pansus) RUU IKN DPR tersebut.

Suryadi juga menilai mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN meski SoftBank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital dibanding dengan proyek pemerintahan.

Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya

Hal itu, kata dia, mengacu pada Rencan Induk IKN yang disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 yaitu anggota TNI, Polri, dan BIN serta awal tahun 2024 yaitu dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN.