androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Igman Ibrahim

News , JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menegaskan bahwa tidak ada tempat ideologi lain selain Pancasila di Indonesia.

Hal itu disampaikan Boy Rafli karena mulai maraknya fenomena ideologi kotemporer di tanah air.

"Tidak ada tempat ideologi lain selain Pancasila di negeri ini," kata Boy Rafli di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Boy Rafli menuturkan bahwa ancaman terhadap ideologi bukan hanya sekali dua kali saja.

Hal itu terbukti adanya insiden Gerakan 30 September (G30S) PKI hingga fenomena gerakan mendirikan negara Islam.

"Ditambah globalisasi ideologi yang sengaja dihembuskan pihak terdeteksi organisasi teroris dengan ideologi khilafah dengan maksud menghalangi masyarakat dan masyarakat masuk ke perjuangan kita," jelas dia.

Baca juga: Kepala BNPT: Ujaran Kebencian Jadi Pintu Masuk Intoleransi yang Mengarah pada Terorisme

Baca juga: Antisipasi Ancaman Terorisme, BNPT Matangkan Persiapan Pengamanan KTT G20

Ia menuturkan bahwa ancaman ideologi tersebut juga berimbas besar banyaknya masyarakat yang turut masuk ke organisasi teroris hingga kelompok saparatisme.

Penyebaran ideologi radikalisme itu pun merambat sangat cepat seperti virus Corona.

"Intoleransi yang dihembuskan pihak tertentu untuk memenuhi tujuannya, mempengaruhi perjalanan bangsa kita dan ada beberapa anak bangsa pelaku bom bunuh diri. Ini tidak menguntungkan dan merugikan anak bangsa dan kita lihat juga karena propaganda melalui medsos ada lebih 2.000 pernah berangkat ke Irak dan Syria dengan tujuan tidak jelas yang tidak harus diambil karena disana kita ikut dalam tindakan konflik dan melanggar kedaulatan negara lain," ungkap dia.

Lebih lanjut, Boy menuturkan BNPY bakal berperan untuk menghentikan penyebaran ideologi tersebut semakin meluas di masyarakat.

"Kedepan kami ingin BNPT bersama masyarakat kita harus protek, caranya bukan menjaga fisik keamanan satu persatu, bagaimana meningkatkan imunitas sari pengaruh ideologi yang non Pancasila," pungkasnya. (*)