DKPP Diusulkan Lepas dari Kemendagri, Muhammad: Sudah Saatnya, Seperti KPU-Bawaslu - News
Laporan Reporter News, Naufal Lanten
News, JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2017-2022, Muhammad mengusulkan agar mantan lembaga yang dipimpinnya itu tidak berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Infonesia (AIPI) bertajuk ‘Menakar Ulang Kinerja KPU’, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).
“Saya mendorong DKPP ini besok sebaiknya tidak dibawa Kemendagri lagi,” kata Muhammad.
Baca juga: Mantan Ketua DKPP Ingatkan KPU Tegak Lurus pada Ketentuan Hukum: Integritas Harga Mati
Ia menuturkan bahwa DKPP yang saat ini berada di bawah naungan Kemendagri ini tak jauh berbeda dengan kondisi saat berada di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdahulu.
Muhammad menambahkan bahwa saat berada di bawah Bawaslu, DKPP bisa dikritik jika menilai kinerja Bawaslu. Menurutnya hal ini menjadi masalah tersendiri.
Sehingga ia menilai bahwa sebaiknya DKPP berdiri sendiri serta tidak berada di bawah naungan lembaga eksekutif, yudikatif hingga legislatif.
Baca juga: Ketua KPU Sulut dan Jajaran Diduga Lakukan Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Kasusnya Bergulir di DKPP
“Jadi setelah purna bakti saya baru menyadari, memang sudah saatnya DKPP juga kayak KPU dan Bawaslu,” katanya.
Ia menilai bahwa jika DKPP tidak berada di bawah naungan struktural kenegaraan, maka akan menghadirkan banyak manfaat pada lembaga tersebut.
“Lebih banyak manfaatnya kalau DKPP mandiri kaya KPU-Bawaslu daripada mudharatnya,” tuturnya.
Di sisi lain ia melihat bahwa DKPP dapat lebih independen dan tidak berada dibawah tekanan jika berdiri secara mandiri, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berada di bawah tekanan, paksaan ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan di atas segalanya,” tuturnya.
Baca juga: Ketua KPU Sulut dan Jajaran Diduga Lakukan Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Kasusnya Bergulir di DKPP
Alasan DKPP Mesti Pisah dari Kenendagri
Muhammad mengatakan bahwa ada dua alasan utama DKPP harus lepas dari Kemendagri, yakni berkaitan dengan keuangan dan sumber daya manusia (SDM).
Terkini Lainnya
ia menilai bahwa sebaiknya DKPP berdiri sendiri serta tidak berada di bawah naungan lembaga eksekutif, yudikatif hingga legislatif.
BERITA REKOMENDASI
Kemendagri Raih Penghargaan Lembaga Peduli Penyiaran dari KPI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku