DPR Singgung Peran Pembisik Jokowi soal Larangan Buka Puasa Bersama untuk ASN dan Pejabat - News
Laporan Reporter News, Reza Deni
News, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Luqman Hakim, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang buka puasa bersama pejabat dan pegawai ASN tidak dipertimbangkan dengan matang dan serius.
Dia memberi contoh, Dalam Surat Rahasia yang diterbitkan Menseskab Pramono Anung dan sudah bocor kemana-mana itu, tertulis alasan pelarangan buka puasa bersama adalah situasi penanganan transisi Covid-19 sehingga dibutuhkan kehati-hatian.
“Tidak ada alasan lain. Tetapi, setelah mendapat reaksi negatif dari masyarakat, Pramono Anung menjelaskan larangan buka puasa bersama tersebut disebabkan para pejabat dan pegawai kementerian dan badan sedang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat akibat pamer harta,” kata Luqman kepada Tribunnews, Jumat (24/3/2023).
Politisi PKB itu lalu memaparkan juga alasan tambahan untuk mengikuti teladan Presiden Jokowi, yang menurut Pramono Anung, memberi contoh kesederhanaan.
“Dari penjelasan yang berubah-ubah itu, jelas terlihat kebijakan larangan buka puasa bersama itu tidak dirancang dengan matang dan serius,” katanya.
“Tentu, saya dan publik makin bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang gegabah seperti itu? Siapa yang membisiki Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan seperti ini?” ujar Luqman.
Padahal, Luqman mengatakan bahwa buka puasa adalah rangkaian dari ibadah puasa umat Islam di bulan ramadan dan kegiatan puasa itu terdiri dari tiga unsur; sahur, puasa dan buka puasa.
“Jadi, buka puasa bukanlah urusan sekadar makan dan minum, tetapi ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ibadah puasa ramadan. Membuat kebijakan melarang buka puasa bersama, tentu sangat sensitif dan dapat melukai perasaan umat Islam,” kata dia.
Maka, Luqman mengatakan bahwa lebih baik kebijakan larangan buka puasa bersama itu segera dicabut.
“Diganti dengan arahan baru agar pejabat dan pegawai ASN menyelenggarakan buka puasa bersama dengan melibatkan masyarakat kurang mampu di sekitarnya,” kata dia.
Menurutnya, buka puasa bersama menjadi momentum yang tepat bagi para pejabat dan pegawai ASN untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.
Baca juga: Komentar Politisi hingga Wakil Rakyat, Pejabat Dilarang Gelar Bukber & Sanksi Menanti Jika Melanggar
“Ini agar masyarakat tidak hanya melihat para pejabat itu pamer-pamer harta dan kekayaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar tidak ada buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah. Arahan Presiden Jokowi tersebut tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Terkini Lainnya
Ramadan 2023
Luqman Hakim, menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang buka puasa bersama pejabat dan pegawai ASN tidak dipertimbangkan dengan matang.
Ramadan 2023
BERITA REKOMENDASI
Partai Berkarya Gelar Parade Ziarah Kebangsaan Selama Ramadan
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku