androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: PAN Yakini Golkar Bakal Sejalan Usung Capres yang Berpotensi Menang di Pilpres 2024

Benny menegaskan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Karenanya, Benny meminta Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024 dan tidak menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya.

"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan Presiden Jokowi harus bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuh Benny.

Baca juga: Penjelasan Istana Soal Jokowi yang Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2024

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pimpinan media nasional, Jokowi menyinggung soal cawe-cawe dirinya pada Pilpres 2024.

Kepada mereka, Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024, untuk kepentingan negara.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe cawe,” kata GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).