androidvodic.com

Alasan Sandiaga Tidak Pakai Konsep 'Perubahan': Kalau Diubah, Kesempatan Bonus Demografi Kita Hilang - News

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno menyatakan, dirinya akan menetapkan konsep percepatan pembangunan bukan untuk perubahan.

Pernyataan itu disampaikan Sandiaga Uno saat disinggung terkait adanya potensi dirinya disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Adapun salah satunya, disandingkan oleh Anies Baswedan yang merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan.

Alasan Sandiaga Uno menerapkan konsep percepatan pembangunan itu karena dirinya melihat adanya potensi Indonesia menjadi negara maju.

"Capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kesempatan untuk meraih Indonesia Emas tersebut, kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya memerlukan waktu singkat, yakni 15 tahun atau pada 2045.

Oleh karenanya, jika pembangunan yang ada saat ini diubah, dikhawatirkan bakal menghilangkan potensi tersebut.

"Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan," ucap dia.

Sandiaga pun enggan menjawab apakah sikap itu menandakan dirinya tidak sepakat dengan visi yang dibawa koalisi perubahan yang kini mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Ia hanya menyatakan, data menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

"Nanti tentunya pimpinan partai politik yang akan menentukan. Tetapi ini berdasarkan data yang saya miliki dan pengalaman yang saya lalui selama ada di kabinet Indonesia maju. Dan capaian capaian yang berbuah terhadap tingkat kepuasan kepada pemerintah Jokowi di angka hampir 80 persen," pungkasnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat