androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

News, JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Adiguna Daniel menilai buruknya sistem penganggaran program pengentasan stunting di daerah terjadi karena lemahnya pengawasan legislatif.

Hal itu disampaikan Adiguna merespon pidato Presiden Jokowi mengenai penggunaan anggaran yang banyak digunakan untuk hal Absurd bukan yang konkret, salah satunya dalam penanganan stunting.

"Ini adalah bentuk konkret lemahnya pengawasan terhadap dana yang seharusnya digunakan secara efektif untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah gizi dan perkembangan. Anggota legislatif harusnya sadar dengan permasalahan ini sedari awal saat menyusun anggaran." kata Adiguna, Kamis, (15/6/2023).

ia meminta para anggota legislatif segera memanggil dinas terkait untuk memaparkan langkah apa saja yang telah diambil dalam menjalankan program pengentasan stunting. Selain itu meminta kepala dinas untuk memperbaharui cara pengentasan stunting.

"Masalah ini makin mengerucutkan bahwa pembuat kebijakan kita terlihat kurang adaptif dan cenderung menganut pendekatan kolonial dalam mengatasi stunting. Kami di PSI menyoroti perlunya pembaruan kebijakan yang lebih inovatif melalui banyak pendekatan khususnya pendekatan saintifik untuk kebutuhan masyarakat." kata Adiguna.

Selain itu, kata dia, seluruh pihak wajib menaruh perhatian lebih pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbebani oleh belanja pegawai, dan selama ini tidak memberikan hasil konkret dalam menangani stunting.

PSI menggarisbawahi pentingnya pengalokasian dana dengan tepat guna dan efektif untuk mendukung program penanggulangan stunting yang tanggap terhadap kebutuhan anak-anak di seluruh Indonesia.

"Para pemangku kebijakan harus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan anggaran dan memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Kami di PSI ingin mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan proses penggunaan anggaran untuk penanggulangan stunting." Kata Adiguna

Sebelumnya Dalam pidatonya Rabu 14 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo kesal lantaran alokasi anggaran untuk menuntaskan stunting malah lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat pegawai.

Baca juga: Relawan Ganjar Tanggap Stunting dan Rutin Sambangi Posyandu di Banyuwangi

Presiden membeberkan bahwa ada daerah yang mengalokasikan anggaran stunting mencapai Rp10 miliar di APBD. Namun, realisasinya jauh dari harapan. Belanja untuk kebutuhan gizi nilainya lebih kecil hanya 2 miliar saja, berbanding terbalik dengan  anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas, masing-masing 3 miliar.