androidvodic.com

News - Kinerja perekonomian nasional pada Triwulan I-2023 memperlihatkan peningkatan yang tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy). Pertumbuhan Ekonomi yang terus didorong Pemerintah tersebut juga dibarengi dengan tingkat inflasi yang terkendali, dimana inflasi pada bulan Juni 2023 terca tat mengalami penurunan menjadi 3,52 persen dibandingkan inflasi bulan Mei 2023 yang sebesar 4 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga didukung dengan peran penting pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia khususnya melalui percepatan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pembangunan PSN di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta Kementerian/Lembaga terkait dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Proyek Strategis Nasional Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (17/07/2023).

Baca juga: Jerry Sambuaga: AMPI Solid Tegak Lurus Kawal Airlangga Hartarto

“Kita kan di Jawa Tengah ada 37 Proyek Strategis Nasional. Investasinya sebesar Rp258,76 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung,” ungkap Menko Airlangga saat memberikan Keterangan Pers se usai rapat tersebut.

Sejumlah PSN yang saat ini telah beroperasi di Jawa Tengah yakni Jalan Tol Trans Jawa (Jawa Tengah), PLTU Batang, Waduk Cacaban, Bendungan Randugunting, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan (cilacap), Bandara JB Sudirman (Purbalingga), Double Track Kereta Api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso dan Bandara Ngloram (Blora).

Sementara itu PSN yang telah beroperasi sebagian dan perlu didorong lebih lanjut yakni Kawasan Industri Terintegrasi Batang dan Jalan Tol Semarang Demak (Ruas Sayung Demak).

Baca juga: Di ILLC 2023, Menko Airlangga Hartarto Tekankan Pentingnya Pembelajaran Seumur Hidup

Di sektor jalan tol Pemerintah telah membangun PSN di Jawa Tengah sepanjang 340 Km dengan nilai investasi sebesar Rp57,8 t riliun. Pengembangan infrastruktur ini berdampak langsung dalam memperlancar arus mudik saat lebaran, penguatan konektivitas perdagangan serta menjadi backbone transportasi di Jawa Tengah.

Salah satu PSN yang menjadi prioritas di Jawa Tengah yakni penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Pembangunan tersebut juga akan diarahkan untuk pembuatan tanggul pantai/laut dan awal pembangunan Giant Sea Wall mengingat beberapa wilayah pantai utara Pulau Jawa mengalami penurunan muka tanah yang mencapai maksimal 20 cm/tahun.

“Jadi selain sebagai jalan tol, itu menjadi tanggul, dan ini menjadi model, di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa. Dan Bappenas telah melakukan studi, yang sering disebut sebagai Giant Sea Wall." tutur Menko Airlangga.

Baca juga: Apresiasi Pebisnis Indonesia di Australia, Menko Airlangga: Tidak Mudah Jadi Jagoan di Negeri Orang

Rapat tersebut juga membahas agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Kawasan Industri Seafer dapat segera beroperasi maksimal dengan dukungan infrastruktur yang akan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain diiringi dengan peningkatan SDM yang handal pengembangan KEK dan Kawasan Industri di Provinsi Jawa Tengah juga sangat membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan maupun jetty untuk dapat segera menarik investasi.

Untuk mendorong percepatan penyelesaian PSN di Jawa Tengah, Menko Airlangga juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat juga telah disepakati melakukan kunjungan ke lapangan guna meninjau langsung tingkat kemajuan pembangunan PSN dimaksud.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir sejumlah pejabat diantaranya yakni, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian serta Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan Kemenko Perekonomian dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya. (*)